Mekanisme Formal Pengisian Jabatan Wapres di MPR

Meski survei memberi gambaran persepsi publik, LRP menegaskan bahwa proses penetapan calon wakil presiden tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta ketentuan UU MD3 dan Tata Tertib MPR, keputusan pencalonan berada di tangan Presiden, sedangkan pengesahan akhir dilakukan oleh MPR melalui sidang paripurna.

Pimpinan MPR menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026), yang menandai terjadinya kekosongan posisi Wapres sejak tanggal tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Rapat Gabungan MPR pada Jumat (13/11/2026) menyepakati pembentukan tim verifikasi berkas calon dan tim ad hoc untuk menyusun rancangan ketetapan MPR.

Pimpinan MPR juga menyurat kepada Presiden Prabowo untuk meminta pengusulan dua nama calon wakil presiden pengganti. Mengingat sidang paripurna pemilihan telah dijadwalkan pada 2 Desember 2026, dua nama calon dari Presiden wajib diterima oleh MPR paling lambat pada 18 November 2026, sesuai aturan batas waktu penyerahan berkas 14 hari sebelum sidang.

Metodologi Survei

Survei nasional LRP ini dilaksanakan pada rentang waktu 27 Oktober hingga 5 November 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Penarikan sampel menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) yang terdistribusi secara proporsional di seluruh wilayah Indonesia.

LRP mencatatkan batas kesalahan (margin of error) survei ini sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)