JAKARTA, FAKTA1.COM — Lembaga Riset dan Pengukuran (LRP) merilis hasil survei terbaru terkait preferensi publik terhadap figur-figur yang dinilai layak menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam klaster menteri Kabinet Merah Putih, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mencatatkan nama sebagai dua figur teratas.

Hasil survei tersebut dipaparkan oleh Peneliti LRP, Arwan Pranata, di Hotel Sofyan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026). Pemaparan ini berlangsung persis setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara resmi menerima surat pengunduran diri Gibran dan menetapkan agenda sidang pemilihan serta pelantikan wakil presiden pengganti pada 2 Desember 2026 mendatang.

Pada klaster menteri Kabinet Merah Putih, Amran Sulaiman menempati posisi puncak dengan elektabilitas sebesar 19,3 persen, disusul Yusril Ihza Mahendra di posisi kedua dengan 14,3 persen, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebesar 10,2 persen. Adapun nama-nama menteri lainnya dalam klaster ini memperoleh dukungan di bawah 10 persen.

“Pada klaster Kabinet Merah Putih, Andi Amran Sulaiman menempati posisi pertama dengan raihan 19,3 persen, disusul Yusril Ihza Mahendra sebesar 14,3 persen dan Sjafrie Sjamsoeddin sebesar 10,2 persen. Nama lain angkanya di bawah 10 persen,” ujar Arwan Pranata dalam pemaparannya.

Arwan menjelaskan, keunggulan Amran di mata publik terutama didorong oleh kinerjanya sebagai Menteri Pertanian, kepeduliannya terhadap nasib petani, serta fokusnya pada program percepatan swasembada pangan. Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra dinilai unggul berkat kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara yang mumpuni serta rekam jejak pengalamannya yang panjang di jajaran pemerintahan.

Lebih lanjut, Arwan menegaskan bahwa posisi teratas di setiap klaster mencerminkan figur yang memiliki persepsi positif dan diterima dengan baik oleh masyarakat. “Nama-nama tersebut dipandang dapat membantu Presiden Prabowo meningkatkan performa pemerintahan serta menjaga stabilitas sosial politik,” tambahnya.

Enam Klaster Figur dan Batas Pembacaan Hasil

LRP menggarisbawahi bahwa survei ini merekam preferensi publik berdasarkan enam kelompok atau klaster figur, sehingga tidak menggambarkan selisih dukungan dalam satu pemilihan langsung antarseluruh nama secara nasional. Angka perolehan dalam satu klaster tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan klaster lainnya.

Selain klaster menteri, survei LRP juga memotret preferensi pada lima klaster lainnya:

Klaster Pimpinan Lembaga Negara: Ketua DPR Puan Maharani berada di posisi teratas dengan 21,4 persen, disusul Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin (17,8 persen), dan Ketua MPR Ahmad Muzani (14,2 persen).

Klaster Pimpinan Parpol Pendukung Pemerintah: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin dengan 22,3 persen, diikuti Bahlil Lahadalia (12,5 persen), dan Muhaimin Iskandar (7,4 persen).

Klaster Mantan Capres/Cawapres Pemilu 2024: Anies Baswedan memperoleh angka tertinggi sebesar 22,4 persen, disusul Mahfud MD (18,5 persen), dan Ganjar Pranowo (14,6 persen).

Klaster Lingkaran Terdekat Presiden Prabowo: Sufmi Dasco Ahmad menempati urutan pertama dengan 18,4 persen, disusul Teddy Indra Wijaya (15,5 persen), dan Sugiono (9,4 persen).

Klaster Kepala Daerah / Gubernur: Dedi Mulyadi meraih dukungan tertinggi sebesar 33,7 persen, disusul Sherly Tjoanda (19,4 persen), dan Pramono Anung (10,3 persen).

Mekanisme Formal Pengisian Jabatan Wapres di MPR

Meski survei memberi gambaran persepsi publik, LRP menegaskan bahwa proses penetapan calon wakil presiden tetap mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta ketentuan UU MD3 dan Tata Tertib MPR, keputusan pencalonan berada di tangan Presiden, sedangkan pengesahan akhir dilakukan oleh MPR melalui sidang paripurna.

Pimpinan MPR menyatakan telah menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026), yang menandai terjadinya kekosongan posisi Wapres sejak tanggal tersebut. Menindaklanjuti hal itu, Rapat Gabungan MPR pada Jumat (13/11/2026) menyepakati pembentukan tim verifikasi berkas calon dan tim ad hoc untuk menyusun rancangan ketetapan MPR.

Pimpinan MPR juga menyurat kepada Presiden Prabowo untuk meminta pengusulan dua nama calon wakil presiden pengganti. Mengingat sidang paripurna pemilihan telah dijadwalkan pada 2 Desember 2026, dua nama calon dari Presiden wajib diterima oleh MPR paling lambat pada 18 November 2026, sesuai aturan batas waktu penyerahan berkas 14 hari sebelum sidang.

Metodologi Survei

Survei nasional LRP ini dilaksanakan pada rentang waktu 27 Oktober hingga 5 November 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Penarikan sampel menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling) yang terdistribusi secara proporsional di seluruh wilayah Indonesia.

LRP mencatatkan batas kesalahan (margin of error) survei ini sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (*)