Ditengah Kelangkaan BBM Subsidi di Sidrap, SPBU Diduga tetap Layani Pembeli BBM dengan Jerigen Plastik

Sidrap, fakta1.com – Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Sidrap diduga masih melayani pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) menggunakan wadah jeriken berbahan plastik.

Praktik ini tetap terjadi kendati isu kelangkaan dan kenaikan harga BBM tengah menghantui masyarakat. Pengisian jeriken berkapasitas 28 liter, baik untuk jenis Pertalite maupun Solar, masih terlihat dilakukan oleh petugas di sela-sela pelayanan untuk kendaraan bermotor.

Ironisnya, kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite di Kabupaten Sidrap kian memprihatinkan.

Dalam beberapa hari terakhir, antrean panjang terlihat mengular di sejumlah SPBU, sementara sebagian warga justru harus pulang dengan tangan kosong. Situasi ini diperparah dengan munculnya dugaan penyalahgunaan barcode MyPertamina oleh oknum tertentu.

Sejumlah warga mengaku dirugikan karena jatah BBM mereka tiba-tiba habis, padahal belum melakukan pengisian sama sekali.

Salah seorang pengendara, KRN (33), menuturkan bahwa dirinya harus mengantre hingga tiga jam. Namun, saat tiba gilirannya, barcode miliknya dinyatakan sudah digunakan.

“Saya belum isi sama sekali, tapi dibilang sudah habis jatah. Ini jelas tidak masuk akal,” ujarnya dengan nada kecewa.

Setelah ditelusuri, muncul dugaan bahwa barcode milik warga telah digandakan dan digunakan oleh pihak lain untuk membeli BBM subsidi.

Praktik curang ini diduga melibatkan oknum di SPBU yang memanfaatkan celah sistem. Di tengah kondisi yang serba langka, fenomena lain justru mengundang kecurigaan.

BBM subsidi yang sangat sulit didapatkan di SPBU, justru dengan mudah ditemukan dijual bebas di pinggir jalan dalam bentuk botolan, jeriken, hingga melalui mesin Pertamini ilegal.

Warga pun mulai geram dan menilai ada permainan kotor dalam tata kelola distribusi BBM subsidi yang sangat merugikan masyarakat kecil.

“Ini bukan sekadar langka, tapi seperti ada yang sengaja memainkan. Di SPBU kosong, tapi di luar malah banyak dijual. Kami ini dipermainkan,” keluh warga lainnya.

Kritik tajam juga diarahkan pada lemahnya sistem pengawasan.

Baik pengawasan internal dari pihak SPBU maupun dari instansi terkait dinilai belum maksimal dalam mencegah dan menindak praktik penyimpangan.

“Kalau sistem barcode saja bisa dibobol, berarti ada yang tidak beres. Harus ada evaluasi total, jangan rakyat terus yang jadi korban,” tegasnya.

Masyarakat pun mendesak agar aparat penegak hukum dan pihak berwenang segera turun tangan mengusut tuntas dugaan ini.

Selain itu, pengawasan distribusi BBM subsidi harus diperketat agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum mencari untung.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya kelangkaan yang akan berlanjut, tetapi potensi kerugian masyarakat luas akan semakin besar. Di tengah tingginya kebutuhan mobilitas, warga Sidrap kini menanti langkah nyata dari pemerintah, bukan sekadar janji.

Di sisi lain, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi telah memastikan bahwa

ketersediaan BBM di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di tengah dinamika situasi saat ini.

Sebagai langkah antisipatif, Pertamina telah menyalurkan BBM ke sejumlah SPBU dengan volume di atas rata-rata kebutuhan normal harian.

Upaya ini dilakukan demi memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di wilayah-wilayah yang mengalami lonjakan konsumsi dan antrean panjang.

Meskipun pasokan telah ditingkatkan secara signifikan, Pertamina turut mencermati masih adanya antrean di beberapa SPBU.

Kondisi ini menjadi perhatian bersama dan dinilai tidak wajar, mengingat tambahan stok yang disalurkan sudah melebihi angka normal.

Oleh karena itu, peran aktif seluruh pihak sangat diperlukan untuk mengidentifikasi serta mengurai faktor penyebab antrean tersebut, baik dari sisi pola konsumsi, distribusi di lapangan, maupun potensi penyimpangan.

Pertamina terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum (APH) guna memastikan distribusi BBM berjalan optimal, tepat sasaran, serta mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menyampaikan bahwa Pertamina berkomitmen penuh untuk menjaga keandalan pasokan energi bagi masyarakat.

“Kami memastikan bahwa stok BBM di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat dalam kondisi aman dan distribusi terus berjalan. Bahkan, kami telah menyalurkan BBM di atas rata-rata hingga 200% dari penyaluran normal harian untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan di lapangan,” ujar Lilik.

Ia menambahkan, kondisi antrean yang masih terjadi memerlukan perhatian dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan agar dapat segera diurai secara komprehensif.

“Dengan tambahan pasokan yang sudah dilakukan, kondisi antrean yang masih terjadi tentu menjadi perhatian serius dan perlu dicermati bersama. Kami mengajak seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, untuk bersama-sama mengawal distribusi energi agar tetap tepat sasaran. Di sisi lain, kami juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak melakukan panic buying, serta menggunakan BBM secara bijak sesuai kebutuhan,” tambahnya.

Pertamina juga menegaskan akan terus meningkatkan intensitas pengawasan di lapangan dan mengantisipasi keberadaan oknum yang mencoba mencari celah keuntungan di tengah situasi saat ini.

Sebagai bentuk komitmen pelayanan publik, Pertamina membuka layanan pengaduan jika masyarakat menemukan indikasi penyalahgunaan di lapangan.

Warga dapat menghubungi Call Center Pertamina di nomor 135 untuk mendapatkan informasi, menyampaikan laporan, maupun pengaduan yang akan segera ditindaklanjuti.

Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan distribusi energi dapat berjalan optimal, antrean segera terurai, dan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan baik.