PERAMPOKAN HAK RAKYAT: Mafia Solar Subsidi di Sidrap Mengganas, Aparat Kemana?

SIDRAP, FAKTA1.COM – Kabupaten Sidrap kini berada dalam cengkeraman mafia bahan bakar minyak (BBM). Praktik penyelewengan solar subsidi di wilayah ini bukan lagi sekadar rahasia umum, melainkan skandal terbuka yang berlangsung terang-terangan, terstruktur, dan diduga kuat mendapat “restu” dari oknum-oknum di dalam sistem distribusi.

Hasil penelusuran di lapangan mengungkap fakta yang menyayat hati rakyat kecil. Di wilayah Tanru Tedong, solar subsidi yang merupakan hak masyarakat kurang mampu justru menjadi komoditas pasar gelap dengan harga yang mencekik leher.

Bisnis Haram di Atas Penderitaan Petani

Para pelansir solar kini tak lagi sembunyi-sembunyi. Mereka menguasai hampir seluruh SPBU di Sidrap, menguras stok solar menggunakan jerigen, lalu menjualnya kembali dengan harga fantastis: Rp320.000 per jerigen (27 liter).

Jika dikonversi, harga tersebut menyentuh angka Rp11.800 per liter, melonjak hampir dua kali lipat dari harga resmi pemerintah yang hanya Rp6.800 per liter. Selisih harga ini bukan sekadar keuntungan bisnis, melainkan indikasi kuat adanya perampokan sistematis terhadap subsidi negara.

“Iye tabe pak, di sini banyak sekali yang melansir, langsung dijual mahal,” ungkap seorang warga dengan nada getir, Jumat (10/4/2026).

Pengawasan Mandul, Mafia Subur

Sangat mustahil praktik masif ini berjalan lancar tanpa adanya kongkalikong. Publik kini mulai menuding tajam: Di mana fungsi pengawasan? Bagaimana mungkin jerigen-jerigen bisa leluasa memenuhi

SPBU sementara kendaraan petani dan pelaku usaha kecil harus mengantre hingga gigit jari karena stok dinyatakan habis?

Fenomena ini bukan lagi sekadar pelanggaran administrasi, melainkan kegagalan serius dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam melindungi hak konstitusional warga. Kelangkaan solar di Sidrap adalah kelangkaan buatan yang diciptakan untuk memperkaya segelintir orang di atas keringat petani yang sedang berjuang bertahan hidup.

Mendesak Tindakan Nyata, Bukan Sekadar Imbauan

Kekecewaan masyarakat telah mencapai titik didih. Mereka menilai kondisi ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap keadilan sosial. Jika negara tetap diam, maka kepercayaan publik akan runtuh sepenuhnya.

“Ini bukan lagi pelanggaran kecil, ini sudah seperti perampokan hak rakyat secara sistematis,” tegas salah satu warga yang menjadi korban kelangkaan.

Masyarakat kini menagih keberanian Kapolres Sidrap, Pemerintah Kabupaten, hingga Pertamina untuk melakukan pembersihan total. Jangan hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke “pemain” besar. Publik menunggu tindakan nyata: Tangkap aktor intelektualnya, segel SPBU nakal, dan kembalikan hak solar kepada rakyat!

Jika praktik ini terus dibiarkan, maka Kabupaten Sidrap bukan lagi dikenal sebagai lumbung pangan, melainkan lumbung mafia BBM yang mematikan ekonomi rakyatnya sendiri.(*)