
SIDRAP, FAKTA1.COM — Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang menggelar dialog terkait penyelesaian disparitas data kepegawaian yang dirangkaikan dengan sosialisasi program pendidikan, mulai jenjang sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), hingga Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Kegiatan tersebut berlangsung di CAT Center Kantor Bupati Sidrap, Senin (20/4/2026), dan diikuti oleh jajaran Bagian Umum dan Kepegawaian dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.
Dalam kegiatan itu, hadir Wakil Rektor I UMS Rappang, Dr. Ir. H. M. Rais Rahmat, M.Si, Kaprodi Pascasarjana Magister Administrasi Publik (MAP) Dr. Andi Nilwana, S.E., M.Si, serta penanggung jawab program RPL, Suleha, S.Pd., M.Pd. Hadir pula Kaprodi Ilmu Pemerintahan Dr. Sandi Lubis, S.I.P., M.A.P dan Kaprodi Administrasi Publik Administrasi Publik, Sundari, S.A.P., M.A.P.
Para peserta mendapatkan pemaparan mengenai pentingnya sinkronisasi dan validasi data kepegawaian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan yang akurat di lingkungan pemerintah daerah. Disparitas data yang masih ditemukan di sejumlah instansi dinilai dapat berdampak pada perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia.
Selain itu, peserta juga diperkenalkan
Wakil Rektor I UMS Rappang, Rais Rahmat, mengatakan bahwa kegiatan tersebut diikuti sekitar 40 pegawai dari lingkup Pemerintah Kabupaten Sidrap.
“Alhamdulillah, respons peserta sangat baik. Apalagi tadi beberapa di antaranya merupakan alumni S1 kami di UMS Rappang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkenalkan program studi yang tersedia, tetapi juga memberikan pemahaman terkait penyelesaian disparitas data kepegawaian yang masih menjadi tantangan di sejumlah instansi pemerintah.
Menurutnya, melalui sosialisasi tersebut, para pegawai diharapkan dapat memanfaatkan peluang melanjutkan pendidikan, baik melalui jalur reguler maupun RPL, guna meningkatkan kompetensi dan kualifikasi akademik.
“Kami berharap kegiatan ini menjadi jembatan bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah,” kata Rais.








Tinggalkan Balasan