KONAWE – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Konawe sibuk mematangkan persiapan. Rapat koordinasi digelar di Aula Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Sorue Jaya, Kecamatan Soropia, Kamis (7/8/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Konawe, Dr. Ferdinand, S.P., M.H., mewakili Bupati Yusran Akbar, S.T.
Sekilas, ini tampak seperti rutinitas tahunan. Namun jika dicermati lebih dalam, agenda tersebut bukan sekadar seremoni. Ada kepentingan besar yang dipertaruhkan: citra pemerintah daerah di hadapan pusat.
Kehadiran perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aparat keamanan, hingga unsur teknis perikanan menunjukkan bahwa pelaksanaan upacara kali ini tidak biasa. Bahkan, Menteri Kelautan dan Perikanan dijadwalkan hadir sebagai inspektur upacara. Ini bukan lagi level kegiatan daerah, melainkan panggung nasional.
Dalam forum itu, berbagai hal dibahas: pembagian tugas, kesiapan lokasi, protokoler, pengamanan, transportasi, konsumsi, hingga layanan kesehatan. Semua terdengar rapi di atas meja rapat. Tetapi pengalaman menunjukkan, persoalan sering muncul bukan pada perencanaan, melainkan pada eksekusi.
Pernyataan soal “sinergi” kembali digaungkan. Sebuah istilah yang terlalu sering diucapkan, namun kerap gagal diwujudkan. Koordinasi lintas sektor bukan perkara mudah, apalagi
KNMP Sorue Jaya yang dipilih sebagai lokasi upacara menjadi sorotan tersendiri. Kawasan ini digadang-gadang sebagai simbol pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Namun publik tentu berhak bertanya: apakah kawasan ini sudah benar-benar layak menjadi etalase nasional, atau hanya dipercantik menjelang kunjungan pejabat?
Kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan nantinya tidak hanya untuk memimpin upacara, tetapi juga meninjau program-program strategis di Konawe. Ini menjadi ujian nyata. Jika ditemukan ketidaksiapan, maka yang tercoreng bukan hanya nama daerah, tetapi juga integritas perencanaan yang selama ini dibangun.
Momentum HUT RI sejatinya bukan sekadar pengibaran bendera dan seremoni formal. Ia adalah refleksi sejauh mana pemerintah menjalankan amanah kemerdekaan: menghadirkan kesejahteraan, keadilan, dan pelayanan publik yang nyata.
Rapat koordinasi yang digelar Pemkab Konawe hari ini akan menemukan maknanya pada 17 Agustus nanti. Apakah seluruh persiapan itu benar-benar matang? Atau justru menjadi potret klasik birokrasi: kuat di rapat, lemah di lapangan.(*)
Tinggalkan Balasan