KONAWE, FAKTA1.COM — Suasana serius mewarnai rapat koordinasi Penataan Kawasan Morosi yang dipimpin Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si., Senin (28/9/2026), di Ruang Wakil Bupati Kabupaten Konawe.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Konawe dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mendukung penataan kawasan Morosi. Sejumlah persoalan, terutama menyangkut lahan dan aset eksisting, menjadi perhatian utama dalam pembahasan.
Rapat itu merupakan tindak lanjut surat Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tenggara terkait permohonan koordinasi dan fasilitasi terhadap berbagai persoalan yang ditemukan di kawasan Morosi.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah bersama instansi teknis, instansi vertikal, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa duduk bersama membahas berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi proses penataan kawasan.
Satu per satu persoalan diidentifikasi. Kendala yang berkaitan dengan administrasi, pertanahan, aset, infrastruktur, hingga kepentingan pemerintahan dan masyarakat menjadi bagian dari pembahasan untuk kemudian dicarikan langkah penanganan sesuai tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.
Koordinasi lintas sektor tersebut dinilai penting karena penataan kawasan Morosi tidak hanya menyangkut pembangunan fisik. Di dalamnya terdapat persoalan lahan, aset pemerintah, administrasi, infrastruktur, serta kepentingan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian secara terkoordinasi.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Konawe mendorong terbangunnya komunikasi yang lebih kuat antarlembaga. Setiap persoalan yang muncul di lapangan diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat ditangani secara bersama sehingga tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan program penataan kawasan.
Rapat dihadiri sejumlah unsur terkait, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Konawe, Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan Sulawesi Tenggara, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe, Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, BPKAD, Satpol PP, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Camat Morosi, serta para kepala desa di wilayah Kecamatan Morosi.
Pemerintah Kabupaten Konawe terus mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa sebagai bagian dari proses penataan dan pengembangan kawasan Morosi.
Di tengah berbagai persoalan yang harus diselesaikan, koordinasi menjadi bagian penting dalam proses penataan kawasan tersebut. Dengan sinergi yang terintegrasi, berbagai kendala terkait lahan, aset, administrasi, dan aspek teknis lainnya diharapkan dapat ditindaklanjuti secara tepat sesuai ketentuan.
Dengan demikian, penataan Kawasan Morosi diharapkan dapat berjalan secara tertib dan terarah, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Konawe.(*)
Tinggalkan Balasan