MAKASSAR, FAKTA1.COM— Pada Kamis, 25 Juli 2024 Rektor UIN Alauddin Makassar Prof. Hamdan Juhannis mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor 259.
Surat edaran ini mengatur tentang ketentuan penyampaian aspirasi mahasiswa di lingkup UIN Alauddin Makassar.
Ada beberapa poin Surat edaran No 259 yang dinilai kontroversial , di antaranya
“Pelaksanaan penyampaian aspirasi mahasiswa wajib dilakukan secara bertanggung jawab melalui surat penyampaian kepada pimpinan universitas atau fakultas dan harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan universitas atau fakultas. Pengajuan surat izin harus dilakukan paling lambat 3 x 24 jam sebelum pelaksanaan,”
Tidak sedikit kritikan dan aksi protes di layangkan oleh mahasiswa UIN Alauddin Makassar terhadap Surat Edaran tersebut,bahkan dalam aksi protesnya mahasiswa selalu mendapatkan tindakan represif dari pihak kampus.
Olehnya itu,di momentum HUT Republik Indonesia Ke 79, Fajar GAM salah satu mahasiswa Uin Alauddin Makassar
Fajar beranggapan,Surat edaran 259 merupakan bentuk pembungkaman demokrasi dan di inisiasi oleh rektor
(Prof Hamdan Juhannis) yang ingin membredel kemerdekaan mahasiswa di lingkup kampus Uin Alauddin Makassar.
“Kita dapat menilai bersama bahwa surat edaran 259 merupakan bentuk pembungkaman demokrasi,sebab dalam SE tersebut terdapat beberapa poin yang membatasi ruang-ruang demokrasi,” Ucap fajar di Makassar.
(17/08/2024)
“Hari ini bertepatan dengan HUT RI Ke 79 namun Kemerdekaan mahasiswa di UIN Alauddin Makassar hanya angan-angan,
karena Pak rektor sendiri yang menginginkan untuk membredel kemerdekaan mahasiswanya melalui tindakan represif oleh pihak kampus terhadap mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa,kini kata kemerdekaan dikhususkan kepada Rektor dan kroninya,” Tegasnya
Tinggalkan Balasan