Jakarta, Fakta1.Com — 13 November 2026 || Koalisi Pemuda dan Mahasiswa Sulawesi Tenggara Jakarta (KPMSJ), yang terdiri dari Himpunan Aktivis Mahasiswa Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara Jakarta dan Koalisi Mahasiswa Hukum (KMH) Sulawesi Tenggara Jakarta, menyoroti secara serius perkembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2023–2024.
Sorotan ini disampaikan oleh Irsan Aprianto Ridham, selaku Presidium HAMI Sultra-Jakarta, bersama Muh Rahim selaku Presidium Koalisi Mahasiswa Hukum (KMH) Sultra-Jakarta.
KPMSJ menilai bahwa perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muna terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah Pilkada Buton Utara merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebagai perkara administrasi biasa. Sebab, anggaran tersebut merupakan uang publik yang semestinya dikelola secara transparan, akuntabel, dan sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan penyelenggaraan demokrasi.
Berdasarkan pemberitaan yang berkembang, pada 10 Juni 2026 penyidik Kejari Muna melakukan penggeledahan di Kantor KPU Kabupaten Buton Utara dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen, sembilan unit telepon genggam, tiga unit laptop, serta 18 stempel media daring.
Keberadaan stempel tersebut turut menjadi perhatian penyidik karena diduga memiliki keterkaitan dengan penyusunan dokumen pertanggungjawaban yang masih dalam proses pendalaman. Tidak berhenti di situ, pada 21–22 September 2026, penyidik Kejari Muna juga memeriksa 18 pimpinan media cetak dan daring untuk mendalami kerja sama publikasi serta penggunaan anggaran iklan KPU Buton Utara selama tahapan Pilkada 2024.
Rangkaian perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, khususnya untuk mengurai mekanisme pengelolaan anggaran, proses pencairan, pelaksanaan kegiatan, hubungan kerja sama dengan pihak ketiga, hingga keabsahan seluruh dokumen pertanggungjawaban.
Terkait nilai anggaran, sejumlah pemberitaan menyebutkan angka sekitar Rp23 miliar hingga Rp26 miliar.
Perbedaan angka tersebut harus diklarifikasi melalui dokumen resmi dan hasil pemeriksaan keuangan agar publik memperoleh informasi yang pasti mengenai total dana hibah yang dikelola. Atas dasar itu, KPMSJ secara tegas mempertanyakan tanggung jawab kelembagaan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara berinisial MNY, beserta empat Anggota KPU lainnya berinisial CM, LMMAP, SA, dan WN.
Menurut KPMSJ, sebagai pimpinan dan anggota lembaga penyelenggara pemilu, mereka wajib memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dugaan penyimpangan yang sedang disidik tidak boleh berhenti hanya pada pemeriksaan dokumen maupun pihak-pihak tertentu, melainkan harus ditelusuri hingga seluruh pihak yang memiliki hubungan kewenangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana tersebut.
KPMSJ Menegaskan:
“Uang hibah Pilkada adalah uang publik, bukan ruang untuk mempermainkan anggaran dan pertanggungjawaban. Ketika kantor penyelenggara pemilu digeledah, perangkat elektronik dan dokumen diamankan, bahkan 18 pimpinan media diperiksa, maka publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan pertanggungjawaban yang jelas. Kami tidak ingin proses hukum ini berjalan setengah hati. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.”
Senada dengan itu, Muh Rahim menyampaikan bahwa persoalan ini harus menjadi momentum evaluasi serius terhadap integritas dan akuntabilitas kelembagaan KPU Kabupaten Buton Utara.
“Demokrasi tidak boleh dikelola dengan prinsip yang tertutup dan pertanggungjawaban yang tidak jelas. Kami mendesak KPU RI dan DKPP RI tidak boleh tinggal diam. Evaluasi kelembagaan harus dilakukan secara serius, dan apabila ditemukan pelanggaran etik maupun administratif, harus ada tindakan tegas sesuai kewenangan dan ketentuan hukum. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu semakin terkikis,” tegasnya.
LIMA TUNTUTAN KOALISI PEMUDA DAN MAHASISWA SULAWESI TENGGARA JAKARTA
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan demokrasi, KPMSJ menyampaikan lima tuntutan sebagai berikut:
1. Mendesak KPU RI untuk segera mengevaluasi, mencopot, dan memberhentikan Ketua KPU Kabupaten Buton Utara berinisial MNY beserta empat Anggota KPU Kabupaten Buton Utara berinisial CM, LMMAP, SA, dan WN, sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila hasil pemeriksaan menemukan dasar pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pemberhentian.
2. Mendesak Kejaksaan Agung RI melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk mengawasi dan memastikan Kejaksaan Negeri Muna mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pilkada Buton Utara Tahun Anggaran 2023–2024, termasuk menelusuri aliran dana, proses pencairan, realisasi kegiatan, serta seluruh pihak yang diduga bertanggung jawab tanpa tebang pilih.
3. Mendesak Kejari Muna melakukan pendalaman secara menyeluruh terhadap temuan 18 stempel media, dokumen pertanggungjawaban, perangkat elektronik, dan anggaran kerja sama publikasi media, guna mengungkap apakah terdapat manipulasi administrasi, transaksi fiktif, atau bentuk penyimpangan lainnya yang dapat dibuktikan secara hukum.
4. Mendesak DKPP RI segera melakukan pemeriksaan dan penelusuran aspek etik terhadap Ketua dan seluruh Anggota KPU Kabupaten Buton Utara, apabila terdapat pengaduan dan bukti awal yang memenuhi persyaratan, serta menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang terbukti.
5. Mendesak dilakukannya audit investigatif dan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan dana hibah Pilkada Buton Utara Tahun Anggaran 2023–2024, termasuk mengungkap nilai anggaran yang sebenarnya, potensi kerugian keuangan negara, serta memastikan seluruh hasil pengelolaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
PENEGASAN SIKAP
KPMSJ menegaskan bahwa tuntutan ini bukan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu sebelum adanya pembuktian hukum, melainkan sikap kritis mahasiswa dalam mengawal transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan demokrasi.
Namun, asas praduga tak bersalah tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi kelembagaan, menghambat keterbukaan informasi, ataupun memperlambat proses penegakan hukum.
Kami akan terus mengawal perkembangan perkara ini dan mendorong seluruh institusi terkait untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, independen, transparan, dan bertanggung jawab. (*)
Tinggalkan Balasan