
KONAWE, FAKTA1.COM – Pemerintah Kabupaten Konawe turut ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Kendari.
Kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Tenggara serta sejumlah perwakilan daerah lainnya, dengan tujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendorong transformasi digital di sektor pemerintahan dan pelayanan publik.
Rakorwil TP2DD tahun ini mengusung tema “Mendorong Akselerasi Digitalisasi Daerah Menuju Indonesia Maju.” Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Makassar melalui sambungan Zoom dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, serta Bank Indonesia.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe, H.K. Santoso, SE, dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperluas penerapan digitalisasi, terutama dalam hal layanan pembayaran non-tunai, pengelolaan keuangan daerah, dan layanan publik berbasis elektronik.
“Keikutsertaan kami dalam Rakorwil TP2DD ini menjadi bagian penting dalam percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah
Dalam forum tersebut, Pemkab Konawe turut memaparkan sejumlah capaian yang telah diraih, antara lain penerapan sistem pembayaran retribusi secara non-tunai, pengembangan aplikasi layanan publik digital, serta rencana peluncuran sistem pengelolaan pajak daerah berbasis elektronik.
Sebagai informasi, TP2DD dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Melalui forum seperti Rakorwil ini, diharapkan pemerintah daerah mampu mempercepat transformasi menuju ekosistem keuangan dan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemkab Konawe berkomitmen untuk terus mengoptimalkan peran TP2DD sebagai motor penggerak inovasi digital di daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel di era digital.(*)








Tinggalkan Balasan