JAKARTA, FAKTA1.COM – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), tengah berada dalam radar evaluasi serius.
Meski diakui sebagai langkah jenius untuk mengatasi stunting dan bentuk keberpihakan nyata pada rakyat, teknis pelaksanaan di lapangan dinilai masih menyisakan raport merah yang mengecewakan.
Dalam acara Jaga Desa Award yang digelar di Jakarta, Minggu (19/4/2026), Hashim Djojohadikusumo memberikan catatan kritis terkait berbagai insiden yang mencoreng program mulia tersebut.
Kritik Pedas Terhadap Pelaksana Teknis
Hashim menilai wajar jika program berskala masif ini mengalami hambatan awal.
Namun, ia menegaskan bahwa kasus keracunan makanan hingga temuan belatung dalam sajian MBG adalah hal yang sulit ditoleransi. Menurutnya, kegagalan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pelaksana teknis di tingkat lapangan.
”Programnya sangat baik, membuktikan Presiden Prabowo sungguh pro-rakyat. Namun, teknis pelaksanaannya yang kacau perlu dievaluasi total agar insiden yang membuat rakyat kecewa tidak terulang kembali,” tegas Hashim.
Solusi Radikal: Alihkan Dana Langsung ke Orang Tua
Untuk memutus rantai birokrasi yang tidak efisien, muncul usulan agar dana MBG diberikan langsung kepada orang tua atau wali murid. Langkah ini dinilai memiliki tiga keunggulan utama:
- Efektivitas & Higienitas: Orang tua dipercaya lebih mampu menjamin kebersihan dan kualitas masakan bagi anak-anak mereka sendiri sesuai daftar menu pemerintah.
- Efisiensi Anggaran: Pemerintah tidak perlu lagi menghamburkan dana fantastis untuk pengadaan dapur umum, jasa pengantaran, hingga pembelian kendaraan operasional (roda dua maupun roda
empat) yang bernilai sangat tinggi.TRENDING
- Menekan Kebocoran: Dengan skema transfer langsung, potensi “kebocoran” anggaran di jalur distribusi logistik dapat diminimalisir secara signifikan.
Sinergi Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih
Selain MBG, Hashim juga menyinggung program “Sekolah Rakyat” dan “Koperasi Merah Putih” sebagai trisula kesejahteraan rakyat di era Prabowo. Ia menekankan agar program ini tidak sekadar menjadi lembaga baru yang minim pengalaman.
Sekolah Rakyat: Diharapkan menjadi solusi bagi nasib guru honorer. Hashim mengusulkan agar rekrutmen tenaga pengajar memprioritaskan guru honorer untuk diangkat menjadi pegawai tetap, bukan lagi sekadar outsourcing yang tidak memiliki kepastian karier.
Koperasi Merah Putih: Daripada membentuk lembaga baru, pemerintah disarankan memberdayakan koperasi desa yang sudah ada melalui seleksi pengurus yang ketat. Tujuannya jelas: koperasi harus menyejahterakan rakyat, bukan memperkaya pengurusnya.
Menuju Kesejahteraan Lahir dan Batin
Langkah-langkah perbaikan ini dipandang sebagai bentuk pemenuhan amanat UUD 1945 dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memelihara fakir miskin. Masyarakat luas diprediksi akan memberikan dukungan penuh jika pemerintah berani melakukan evaluasi demi memastikan program-program pro-rakyat ini tepat sasaran.
”Intinya, rakyat mendukung penuh keseriusan Presiden Prabowo. Namun, teknis yang buruk harus dicarikan jalan keluar agar kesejahteraan lahir dan batin benar-benar tercapai,” pungkasnya.
Laporan: Tim Redaksi/Jacob Ereste
Pecenongan, 20 April 2026
Tinggalkan Balasan