
JAKARTA, FAKTA1.COM — Selasa, 17 November 2026 ||Ikatan Mahasiswa Indonesia Konawe (IMIK) Jakarta mendesak Mabes Polri dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera mengambil langkah konkret dalam menuntaskan perkara dugaan penipuan dan penggelapan yang menyeret Teguh Rahmat alias Gugun, anggota DPRD Kabupaten Konawe dari Fraksi Partai Gerindra.
Presidium IMIK Jakarta, Irsan Aprianto Ridham, menegaskan bahwa perkara yang dilaporkan sejak 2022 tersebut harus mendapatkan kepastian hukum. Berdasarkan informasi SP2HP tertanggal 24 Agustus 2026, Teguh Rahmat telah berstatus tersangka dalam penanganan Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan transaksi penjualan 30.000 metrik ton bijih nikel dari PT Multi Bumi Sejahtera (MBS), termasuk pengurusan RKAB tahun 2021. Pelapor mengaku telah menyerahkan dana secara bertahap dengan total lebih dari Rp1,3 miliar kepada sejumlah pihak. Namun, RKAB yang dijanjikan disebut tidak terbit dan dana tersebut tidak dikembalikan.
“Perkara ini tidak boleh dibiarkan menjadi tumpukan administrasi tanpa kepastian hukum. Kami mendesak penyidik membuka secara terang aliran dana lebih dari Rp1,3 miliar, mengungkap penerima manfaat, serta mendalami peran setiap pihak berdasarkan alat bukti yang sah. Penegakan hukum tidak boleh tumpul ketika berhadapan dengan pemegang jabatan politik,” tegas Irsan.
IMIK Jakarta turut menyoroti pengembalian berkas perkara oleh Kejati Sultra kepada penyidik pada 18 September 2026 untuk dilengkapi. Penyidik Polda Sultra diminta segera memenuhi petunjuk Jaksa Penuntut Umum, sementara Kejati Sultra harus memastikan koordinasi dan penelitian berkas berjalan efektif sesuai prosedur hukum.

Lebih jauh Kordinator Lapangan M. Rezky Pratama, mendesak aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana korupsi dan pencucian uang apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana. Pemeriksaan perlu mencakup dokumen legalitas operasional PT MBS, transaksi keuangan, tujuan transfer, penerima dana, serta hubungan transaksi dengan pengurusan RKAB.
Secara hukum, penanganan perkara ini perlu memperhatikan ketentuan Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP lama atau ketentuan padanannya dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan mempertimbangkan waktu terjadinya perbuatan dan ketentuan peralihan. Apabila ditemukan unsur korupsi, penyidik juga perlu menguji penerapan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara itu, indikasi penyamaran hasil tindak pidana dapat didalami berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
PARTAI GERINDRA DAN DPRD KONAWE DIMINTA TIDAK TUTUP MATA
Selain mendesak penuntasan perkara, IMIK Jakarta meminta DPP Partai Gerindra melakukan klarifikasi dan evaluasi internal terhadap kadernya tersebut sesuai AD/ART dan mekanisme organisasi. Badan Kehormatan DPRD Konawe juga didorong menelaah aspek etik dan administratif sesuai kewenangannya.
Menurut IMIK, jabatan politik maupun jabatan dalam organisasi kemasyarakatan dan olahraga tidak boleh mengesampingkan prinsip integritas serta tanggung jawab publik.
“Jabatan adalah amanah, bukan tameng untuk menghindari evaluasi. Kami menghormati asas praduga tidak bersalah, tetapi penghormatan terhadap hak seseorang tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan proses penegakan hukum berjalan tanpa kejelasan,” tambah Rezky.
ENAM TUNTUTAN IMIK JAKARTA
- Mendesak Kapolri menginstruksikan Kapolda Sultra melalui Ditreskrimsus segera menuntaskan penyidikan dan memenuhi seluruh petunjuk Jaksa Penuntut Umum.
- Mendesak Jaksa Agung menginstruksikan Kejati Sultra mempercepat penelitian dan penanganan berkas perkara sesuai ketentuan hukum.
- Mendesak Kejagung RI melalui JAMPIDSUS menelusuri aliran dana lebih dari Rp1,3 miliar, termasuk penerima dana dan pihak yang memperoleh manfaat.
- Mendesak aparat penegak hukum mendalami kemungkinan tindak pidana korupsi dan pencucian uang serta memeriksa pihak lain apabila terdapat bukti yang cukup.
- Mendesak DPP Partai Gerindra melakukan klarifikasi, evaluasi etik, dan mempertimbangkan sanksi organisasi sesuai AD/ART.
- Mendesak Badan Kehormatan DPRD Konawe menelaah aspek etik dan administratif sesuai kewenangannya.
JANGAN BIARKAN PERKARA BERLARUT-LARUT TANPA KEPASTIAN HUKUM
IMIK Jakarta menegaskan bahwa desakan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal penegakan hukum. Status tersangka bukan putusan bersalah, sehingga seluruh proses harus tetap menjunjung asas praduga tidak bersalah dan pembuktian berdasarkan hukum.
“Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak boleh ada perlakuan istimewa karena jabatan, kekuasaan, maupun afiliasi politik.
Kami akan terus mengawal perkara ini sampai terdapat kepastian hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan,” tutup Rezky.





Tinggalkan Balasan