Konawe — Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST., menegaskan agar para pedagang Pasar Anggopiu tidak dikenakan pungutan apa pun selama proses pembangunan los dan penyempurnaan fasilitas pendukung masih berlangsung. Instruksi itu ia sampaikan langsung saat meninjau progres pekerjaan di lokasi pasar, Kamis (4/12/2025).
Dalam dialog singkat dengan calon pedagang, Yusran menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian dan ruang bernapas bagi 136 pelaku UMKM yang akan menempati lokasi baru. Para pedagang, kata dia, tidak boleh dibebani biaya tambahan di tengah upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
“Jangan ada pungutan selama proses pembangunan dan pembuatan los-nya,” tegas Yusran kepada jajaran dinas terkait dan pengawas proyek yang mendampingi peninjauan. Pernyataan itu disambut lega oleh para pedagang.
Yusran juga memastikan bahwa pemerintah daerah wajib menyelesaikan fasilitas utama sebelum retribusi diberlakukan. Ia menekankan pentingnya ketersediaan sarana sanitasi dan fasilitas pengelolaan sampah yang layak agar pasar benar-benar siap dan representatif.
“Kita benahi dulu MCK dan tempat pembuangan sampahnya. Setelah
Kebijakan dua tahap ini diapresiasi oleh para pedagang karena memberikan waktu untuk beradaptasi, menata usaha, dan memaksimalkan fasilitas yang lebih memadai sebelum menanggung beban operasional. Pendekatan tersebut dinilai selaras dengan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan.
Lebih jauh, langkah ini menjadi bukti komitmen Pemkab Konawe dalam memperkuat ekonomi akar rumput. Dengan memberikan keringanan di awal, pemerintah berharap pertumbuhan usaha di Pasar Anggopiu bisa lebih cepat dan stabil, yang pada akhirnya meningkatkan perputaran ekonomi daerah.
Kebijakan humanis ini mempertegas arah pembangunan “Konawe Bersahaja” yang digaungkan Bupati Yusran Akbar sebuah pendekatan kepemimpinan yang merakyat, mengutamakan kebutuhan warga, peka terhadap keluhan pelaku UMKM, dan mengambil keputusan yang berpihak pada keberlanjutan ekonomi lokal. Langkah tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga tentang menghadirkan kebijakan yang adil, terukur, dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Tinggalkan Balasan