Ketua JPKP Muna Barat : Kejati Sultra Harus Periksa dan Tindak Tegas Dinas Pertanian Mubar

Muna Barat, Fakta1.com – Korupsi merupakan salah satu ancaman
terbesar bagi pembangunan dan keadilan diIndonesia. Dalam mengatasi hal ini, aparat penegak hukum tentu tidak bisa bekerja sendirian. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu memberantas tindak pidana korupsi.

Korupsi Merupakan Hal yang tidak bisa di kembangkan dan hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto Mari Bersama-sama Memberants Koruspi.

Hal tersebut disampaikan Kahar, selaku Ketua, Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Muna Barat, hari ini kami Menyampaikan Ke Publik agar harapan kami, agar kejaksaan segera menindakl lanjuti penyampaian ke beberapa Media di Sulawesi tenggara, agar Kejati Sultra, segera memanggil pihak-pihak terkait, diantaranya
Kepala Kadis Pertanian Muna barat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Dalam pernyataannya, Kahar menegaskan bahwa kami selaku Organisasi Pemberantas Korupsi akan terus memantau proses penegakan hukum terkait dugaan korupsi ini, baik melalui jalur hukum maupun dengan demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap Korupsi, serta memberikan Support dorongan terhadap penegakan hukum di wilayah hukum Sulawesi tenggara, yang lebih transparan dan adil. Ujar Kahar

Kemudian lanjut Kahar, ini adalah tugas kita sebagai generasi penerus bangsa Dalam menekan Penyebaran Korupsi di indonesia, Terkhusus di Muna Barat, kemudian kami juga Menilai Ada Beberapa Dinas di Muna Barat, Besar Dugaan kami, Dinas tersebut telah Melakukan Kerugian negara.

“Lanjut Ucap Ketua, Jaringan

Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Muna Barat, Menekankan dengan Nada Datar namun Tegas, Berdasarkan Pantuan dan identifikasi dilapangan, kami duga Dinas Pertanian Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) Telah merugian Negara. dan kami tidak ingin berasumsi bahwa Dinas Pertanian Muna Barat Kebal Hukum.

Masih, kata Ketua JPKP Muna Barat, Hal tersebut dikuatkan dengan adanya temuan BPK Tahun 2023 yang lalu dinas Pertanian terdapat kerugian Negara yang cukup banyak sehingga kami menduga ada indikasi korupsi di tubuh dinas pertanian, ujarnya Minggu 19/1/2025.

“Berdasarkan temuan BPK Menemukan Kerugian Negara yang cukup banyak dan Fantastis”

“Lebih Lanjut, Maka hari ini kami, menegaskan pada kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara Untuk segera memanggil dan memeriksa Kadis Pertanian Muna barat, karena kami duga dengan sengaja telah merugikan keuangan negara. Ucapnya.

Selain itu, Kata dia, Meminta kepada Pj Muna Barat Pahri untuk segera mengevaluasi Kinerja Kadis Pertanian mubar.

Terakhir ditambahkan Ketua JPKP Muna Barat, jika dalam waktu dekat Kejati Sultra tidak mengindahkan Petunjuk kami lewat Pemberitaan, maka Bukan hanya itu kami akan melakukan demonstarasi dengan Ratusan Masa aksi, serta akan melakukan pelaporan secara Resmi di Kejati maupun KPK, Pungkasnya..