SIDOARJO, FAKTA1.COM -Korupsi proyek antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa (Pemdes) biasanya terjadi karena lemahnya fungsi pengawasan atau adanya persekongkolan jahat (kongkalikong).
Bentuk persengkongkolannya biasanya dalam pengelolaan anggaran.
Biayanya dipotong atau volume proyek dikurangi, sementara laporan keuangan disetujui bersama tanpa musyawarah transparansi.
Ini menunjukkan bahwa BPD gagal menjalankan fungsi kontrol serta lemah dalam pengawasan.
Yang terjadi biasanya justru ikut serta tanda tangan dokumen fiktif demi mendapatkan bagian anggaran proyek.
Sementara itu, di Desa Tropodo kecamatan waru Sedang ramai mencuat kabar adanya aroma korupsi dalam proyek pembangunan lapangan olahraga ( Sarana dan prasarana )
Warga menduga adanya markup dalam pengelolaan anggaran proyek serta lemahnya pengawasan.
Dalam hal ini, BPD yang seharusnya menjadi lembaga yang mempunyai fungsi kontrol di curigai ikut terlibat persengkongkolan jahat.
Salah satu warga bahkan menyampaikan, bahwa proyek tersebut menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 400.000.000 yang bersumber dari APBD ( Uang Rakyat ).
Namun, melihat hasil pekerjaan di lokasi kesannya seperti asal jadi,namun warga menyayangkan kenapa tidak adanya pengawasan yang maksimal dalam hal ini,ucapnya kepada wartawan.
Warga berharap dengan anggaran yang cukup besar, seharusnya bisa di maksimalkan dengan
Terlebih lagi, mendorong kepada BPD untuk tidak lemah dalam hal pengawasan dan tidak asal menandatangani dokumen pengesahan proyek.
Warga menyampaikan kritik keras terhadap proses pembangunan proyek yang dinilai tidak transparan. Ia menyoroti absennya kepala desa selama ini juga menjadi salah satu penyebab, bagaimanapun juga seorang kepala desa adalah pihak yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan.
Disisi yang lain, warga juga prihatin terhadap sikap BPD selama ini. Warga menilai sikap BPD yang enggan memberikan klarifikasi resmi tentang ketidakhadiran kepala desa selama hampir 1 tahun ini justru semakin memperkuat kesan bahwa ada upaya BPD menutupi persoalan mangkirnya kepala desa yang selama ini menjadi polemik.
Mereka hanya beralih-alih menjawab, ini memperkuat dugaan bahwa BPD sengaja menjadi tameng untuk melindungi kepala desa,’. ucapnya kepada awak media.
Atas situasi ini, warga sangat berharap atas keterbukaan informasi publik dan mendesak kepada pihak-pihak terkait untuk segera menyelesaikan permasalahan Desa Tropodo khususnya mangkirnya kepala Desa yang hampir 1 tahun tanpa keterangan resmi.(*)
Tinggalkan Balasan