JAKARTA, FAKTA1.COM – Aroma duka dan kekecewaan menyeruak di balik prosesi pelantikan kadet Program Diploma 3 (D3) Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI).
Setelah tiga tahun menjalani pendidikan vokasi yang ketat dengan sistem asrama dan pembinaan semi-militer, para lulusan ini mendapati diri mereka berada di titik yang dianggap tidak sebanding dengan perjuangan mereka: dilantik sebagai prajurit TNI berpangkat Sersan Dua (Serda).
Kritik tajam muncul lantaran pangkat Serda merupakan output yang sama persis dengan lulusan Sekolah Calon Bintara (Secaba) TNI reguler, yang masa pendidikannya hanya memakan waktu 5 hingga 6 bulan.
Pemborosan Anggaran dan “Devaluasi” Pengorbanan
Publik kini mempertanyakan efisiensi penggunaan uang negara.
Berdasarkan LAKIP Kemhan 2023, pagu anggaran Unhan mencapai Rp434,6 miliar per tahun. Estimasi beasiswa per kadet D3—yang mencakup biaya asrama, makan, hingga seragam—disinyalir mencapai ratusan juta rupiah selama tiga tahun.
”Kami sedih. Anak kami tiga tahun dipisah dari keluarga, digembleng pagi-siang-malam di bawah aturan negara. Tapi lulusnya disamakan dengan yang sekolah 5 bulan. Rasanya pengorbanan tiga tahun itu hilang,” ungkap UN, salah satu orang tua kadet asal Surabaya dengan nada getir, Jumat (1/5).
Penyetaraan lulusan vokasi yang memiliki kualifikasi akademik khusus dengan lulusan SMA (input Secaba reguler) dianggap sebagai bentuk “devaluasi” terhadap kualitas pendidikan pertahanan yang digadang-gadang sebagai standar unggulan.
Menabrak Logika
Pengamat militer menilai kebijakan ini perlu dievaluasi total karena berpotensi menabrak logika jenjang karier dan regulasi yang ada.
Merujuk pada UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 26, ditegaskan bahwa pemberian pangkat harus didasarkan pada kualifikasi dan prestasi.
”Publik wajar bertanya: Apakah kualifikasi tiga tahun kuliah vokasi pertahanan setara dengan kualifikasi lima bulan Secaba? Jika memang dianggap setara, untuk apa negara berinvestasi besar-besaran membiayai kuliah selama tiga tahun?” ujar salah satu anggota Komisi I DPR RI yang menyoroti persoalan ini.
Ketidakselarasan antara lama pendidikan, besarnya anggaran negara, dan pangkat yang diterima dianggap sebagai lubang besar dalam skema pembinaan karier di tubuh TNI.
Menagih Janji Keadilan Presiden Prabowo
Para orang tua kini menaruh harapan besar pada pundak Presiden Prabowo Subianto. Sebagai sosok yang menggagas penguatan Unhan saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024, Presiden diharapkan mampu meninjau kembali skema ini.
Keadilan menjadi tuntutan utama. Masyarakat menunggu langkah nyata pemerintah untuk memastikan bahwa lulusan D3 Unhan—yang dibiayai oleh pajak rakyat—mendapatkan posisi yang sepadan dengan kompetensi mereka, bukan sekadar menjadi pelengkap kuota bintara yang disetarakan dengan lulusan pendidikan kilat.
(Tim Fakta1)
Tinggalkan Balasan