FAKTA1.COM, SIDRAP — Pengadaan mobil dinas desa (randis) jenis Daihatsu Terios oleh Pemerintah Desa Passeno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, menuai pertanyaan dari sejumlah warga.
Mobil yang dibeli pada awal Mei 2025 itu dianggap tak mencerminkan prioritas kebutuhan warga, terutama terkait perbaikan fasilitas publik yang terbengkalai.
Beberapa warga menyebut, sejak tahap pengusulan randis sempat terjadi protes dari masyarakat yang menilai ada kebutuhan mendesak lain, salah satunya revitalisasi lapangan sepak bola desa yang kini tidak terurus.
Rumput liar yang tumbuh lebat, berduri, dan bahkan digunakan ternak untuk merumput, menggambarkan ketidakpedulian terhadap sarana olahraga desa.
- Bukan Cuma Jaga Desa, Babinsa di Sidrap Kini Ikut ‘Jaga Dapur’ Warga
- Kasat Reskrim Sidrap Buka Suara: ‘Kami Tidak Mau Salah Langkah, Kasus Anak Ini Harus Terang dan Berkeadilan’
- Di Balik Sukses Polda Sulsel, Ada Sosok Andri Ananta Yudhistira yang Kerja Tanpa Banyak Bicara
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
“Lapangan dibiarkan begitu saja, padahal bisa jadi tempat pembinaan pemuda dan lahirkan bibit atlet. Tapi malah beli mobil,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Jumat (9/5/2025)
Menurut warga, pengadaan mobil dinas terkesan dipaksakan dan tidak melalui pertimbangan kebutuhan
“Kalau untuk pelayanan, banyak hal yang lebih penting, bukan malah mobil,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Desa Passeno, Andi Yusuf, dengan santai mengatakan agar pihak yang mempertanyakan penggunaan anggaran melihat langsung informasi di kantor desa.
“Kenapa memang dengan mobil dinas? Tabe, kita siapa tanya mobdis,” ujarnya saat dikonfirmasi.
- Bukan Cuma Jaga Desa, Babinsa di Sidrap Kini Ikut ‘Jaga Dapur’ Warga
- Kasat Reskrim Sidrap Buka Suara: ‘Kami Tidak Mau Salah Langkah, Kasus Anak Ini Harus Terang dan Berkeadilan’
- Di Balik Sukses Polda Sulsel, Ada Sosok Andri Ananta Yudhistira yang Kerja Tanpa Banyak Bicara
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Ia menegaskan bahwa tidak ada yang ditutupi soal pengadaan tersebut.
“Kalau mau tahu, silakan ke kantor lihat baliho transparansi dana desa. Atau tanya langsung ke saya. Pengadaan ini juga dilakukan desa lain kok,” tutupnya.
Polemik ini memunculkan perdebatan di tengah masyarakat soal prioritas pengelolaan dana desa dan transparansi penggunaan anggaran yang seharusnya mengedepankan kebutuhan mendasar warga.
Tinggalkan Balasan