KONAWE, FAKTA1.COM – Pemerintah Kabupaten Konawe mengerahkan seluruh kekuatan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam aksi bersih lingkungan yang dipimpin langsung Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., bersama Sekretaris Daerah (Sekda), Dr. Ferdinand, S.P., M.H., Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang menyasar sejumlah ruas jalan utama di wilayah perkotaan Unaaha tersebut bukan sekadar agenda kerja bakti rutin. Aksi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun kesadaran kolektif aparatur sipil negara (ASN) bahwa kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tugas Dinas Lingkungan Hidup.
Untuk memastikan kegiatan berlangsung efektif dan menjangkau seluruh sasaran, pemerintah daerah membagi peserta ke dalam enam zona kerja. Setiap zona mendapat wilayah penugasan serta dukungan sejumlah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan kebersihan di lapangan.
Enam wilayah tersebut meliputi Jalan Inowa hingga Jalan Ponggawa, Jalan Sapat, Jalan Lakidende, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan A. Silondae, dan Jalan Ir. Soekarno.
Enam Zona Pembersihan
Pembagian tugas dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan berbagai OPD dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
Zona I, yang meliputi Jalan Inowa–Jalan Ponggawa, melibatkan BKPSDM, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, BPBD, Bapenda, Inspektorat Kabupaten Konawe, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bagian Hukum, serta Bagian Organisasi.
Zona II, berlokasi di Jalan Sapat, melibatkan Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Kerja Sama, serta Bagian Umum.
Zona III, dengan sasaran Jalan Lakidende, menjadi tanggung jawab Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, serta Bagian Tata Pemerintahan.
Zona IV, mencakup Jalan Jenderal Sudirman, melibatkan BPKAD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat DPRD, BLUD RSUD Konawe, serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
Zona V, yang dipusatkan di Jalan A. Silondae, melibatkan Badan Riset dan Inovasi Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Sementara Zona VI, dengan sasaran Jalan Ir. Soekarno, melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Bagian Perekonomian, serta Bagian Sumber Daya Alam.
Menuntut Konsistensi, Bukan Sekadar Seremonial
Selain pembagian wilayah kerja, pemerintah daerah juga mengatur teknis pelaksanaan, mulai dari titik keberangkatan, jalur pembersihan hingga lokasi konsolidasi peserta. Sejumlah titik strategis, termasuk Tugu Adipura dan Tugu Anoa, turut menjadi bagian dari pengaturan rute kegiatan.
Pelibatan seluruh OPD dalam aksi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kebersihan perkotaan tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja. Dibutuhkan koordinasi lintas sektor, kedisiplinan aparatur, serta kesadaran untuk menjaga fasilitas dan ruang publik secara berkesinambungan.
Namun, keberhasilan gerakan kebersihan tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya personel yang turun ke jalan atau luasnya wilayah yang dibersihkan dalam satu hari. Ukuran sesungguhnya terletak pada konsistensi menjaga kebersihan setelah kegiatan berakhir.
Karena itu, aksi bersih lingkungan diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat ataupun sekadar memenuhi agenda pemerintah daerah. Gerakan tersebut perlu diterjemahkan menjadi budaya kerja dan perilaku sehari-hari, baik di lingkungan perkantoran maupun di tengah masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Konawe diharapkan mampu menjadikan momentum ini sebagai titik penguatan kedisiplinan aparatur sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Sebab, kota yang bersih tidak lahir hanya dari kegiatan kerja bakti, melainkan dari kesadaran, keteladanan, pengawasan, dan komitmen yang dijalankan secara terus-menerus.
Tinggalkan Balasan