PLN NPS Diam Terkait Jatuhnya Adam dari Turbin Setinggi 12 Meter

FAKTA1.COM, KETAPANG – Ada yang jatuh di PLTU Ketapang, Kalimantan Barat. Bukan hanya tubuh Adam Subarkah, seorang pekerja muda dari PT Mitra Karya Prima, tapi juga jatuhnya kepercayaan publik pada protokol keselamatan kerja dan keterbukaan informasi yang semestinya dijunjung tinggi oleh perusahaan sekelas PT PLN Nusantara Power Services (NPS).

Sabtu pagi, 12 April 2025. Waktu masih menunjuk pukul enam ketika Adam dilaporkan terjatuh dari turbin setinggi 12 meter di jantung industri tenaga uap negeri ini.

Tubuhnya yang ringkih oleh sistem, tak mampu melawan gravitasi dan, mungkin, kebijakan yang berat sebelah. Tapi tragedi ini tak hanya menewaskan nyawa — ia seperti mengubur suara dan kebenaran di balik beton-beton kokoh pembangkit listrik.

Yang aneh, atau barangkali sudah biasa di negeri penuh protokol ini: tidak ada pernyataan resmi.

Tidak ada rilis. Tidak ada penjelasan utuh, kecuali bisik-bisik di sela-sela pintu besi dan langkah kaki para satpam yang memeriksa ponsel satu per satu. Para pekerja diminta diam. Jurnalis pun dibatasi langkahnya, bahkan sekadar untuk bertanya.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) barangkali memang telah bergeser makna. Dari yang awalnya pelindung pekerja, kini kadang hanya jadi tulisan di spanduk saat hari peringatan.

Sementara realitasnya, seutas tali pengaman bisa jadi lebih langka dibanding dokumen tender.

Ketika nyawa pekerja seperti Adam dipertaruhkan setiap hari di medan kerja berisiko tinggi, pertanyaan yang menggantung adalah: apakah sistem K3 hanya formalitas administratif? Apakah SOP hanya dokumen yang dikirim untuk memenuhi audit, namun luput dipraktikkan saat nyawa menjadi taruhannya?

Menurut keterangan kepolisian, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kepala Satreskrim Polres Ketapang, AKP

Ryan Eka Cahya, menyatakan bahwa pihaknya tengah mengumpulkan fakta atas dugaan kecelakaan kerja tersebut.

Hanya saja. Sampai saat ini belum ada perkembangan yang signifikan yang disampaikan lebih lanjut dari kepolisian.

Lalu, yang lebih menyakitkan justru datang dari pengakuan keluarga korban. Mereka baru mengetahui kabar kematian setelah prosesi pemakaman. Satu per satu mereka mendatangi lokasi untuk mencari kejelasan, namun yang mereka temukan hanyalah pagar yang tertutup dan kebisuan yang terlalu pekat.

“Saat kami datang, tidak ada penjelasan apapun. Bahkan saat saya ingin mengambil dokumentasi, tidak diizinkan,” ujar Athar Rahman, kerabat korban.

Bungkamnya Para Pejabat, Kapan Bersuara?

Upaya konfirmasi kepada pihak PLN NPS juga belum berbuah hasil. Pesan yang dikirim kepada Direktur Operasi dan Maintenance, Maryono, tak kunjung dibalas. Entah sedang menyusun narasi, atau memang lebih nyaman membiarkan kabar ini tenggelam bersama waktu.

Padahal, dalam tragedi seperti ini, suara pejabat bukan hanya soal tanggung jawab, tapi juga bentuk simpati kemanusiaan. Diam justru menambah luka dan memperpanjang deretan tanya.

Ketika sebuah sistem begitu sibuk menjaga citra korporasi hingga lupa pada rasa, maka sesungguhnya kita telah kehilangan arah.

Nyawa manusia tak bisa disetarakan dengan angka produktivitas. Dan ketika pekerja jatuh lalu kisahnya ikut dikubur, kita patut bertanya: siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab?

Karena dalam dunia di mana listrik menyala 24 jam tanpa henti, kita harus mulai bertanya: berapa banyak nyawa yang padam agar lampu-lampu kota terus hidup? (RF)