FAKTA1.COM, KONAWE – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Kabupaten Konawe meyebut bahwa per hari ini, Rabu 5 Juni 2024 Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai belum mengeluarkan rekomendasi kepada Bakal Calon (Balon) Bupati Konawe.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua DPD NasDem Konawe melalui Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Sigit Tosepu.
Pernyataan Sigit Tosepu ini sekaligus menanggapi berita yang dilansir Salah satu media online pada Rabu 5 Juni 2024 dengan judul, “Pilkada Konawe: Sinyal Fachry Pahlevi Konggoasa Dapat Dukungan Partai Nasdem”.
“Sampai detik ini, kami (DPD Partai NasDem Konawe-red) belum menerima penyampaian terkait adanya perintah kepada salah satu balon Bupati untuk menggunakan logo Partai dalam Alat Peraga Sosialisasi,” ungkap Sigit Tosepu.
Menurut Sigit Tosepu, Balon Bupati yang telah mengikuti proses penjaringan di DPD Partai NasDem seharusnya tetap menjaga etika politik dengan selalu berkoordinasi meski pun telah membangun komunikasi ke tingkat yang lebih tinggi.
“Seharusnya kami sebagai pengurus di tingkat daerah juga dihargai, minimal ada pemberitahuan. Dan sampai saat ini kami tidak mendapatkan itu,” katanya.
Oleh karenanya, lanjut Sigit Tosepu, DPD Partai NasDem akan melayangkan surat teguran Kepala bakal calon Bupati Konawe Fachry
“Partai NasDem akan melayangkan Surat Teguran ke yang bersangkutan,””tegasnya.
Sementara itu, LO Fachry Pahlevi Konggoasa, Asdar saat dikonfirmasi mengatakan, FPK tak akan ujuk-ujuk memasang logo Partai NasDem tanpa diminta.
Dirinya menyampaikan, tingkatan Partai NasDem itu dari DPD, DPW, dan DPP. Berdasarkan pengalaman yang pernah dilalui, Asdar menyebut partai tidak sembarang mengeluarkan perintah.
“Kami diperintahkan oleh yang berwenang dalam hal ini dari DPP dan kami harus menjalankannya,” beber Asdar.
Terkait pernyataan dari DPD Partai NasDem, Asdar mempertanyakan ada apa, kenapa dari DPD Partai NasDem harus kebakaran jenggot. Menurut dia, harusnya kalau berbicara partai, Fachry akan membesarkan partai, yang seharusnya hal tersebut harus disupport.
“Kenapa harus kebakaran jenggot, ini untuk kepentingan partai, bukan kepentingan individu,” tegasnya.
“Kalau di partai itu ada mekanisme, kami sudah lalui semua, kalau logo partai itu kami diperintahkan yang berwenang, silahkan teman DPD tanyakan langsung kepada yang berwenang yaitu DPP,” pungkasnya.
(***)
Tinggalkan Balasan