FAKTA1.COM, KONAWE – Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si., resmi menutup kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Pengawasan Program Strategis Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029, Selasa (30/9/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia kembali menekankan pentingnya integrasi program pembangunan daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dana kelurahan.
Menurut Syamsul, visi besar “Membangun Desa, Menata Kota” hanya bisa berjalan maksimal jika pengelolaan dana pembangunan benar-benar transparan, akuntabel, dan sesuai aturan. Namun, ia tidak menutup mata terhadap masih adanya temuan di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.
“Masih ada kepala desa yang berfikir sederhana: gunakan dulu dana desa, kalau tidak ada temuan berarti aman. Pola pikir seperti ini harus diubah. Kita tidak boleh lagi melihat pembangunan dari sisi aman atau tidaknya temuan, tetapi dari manfaat dan integritas penggunaannya untuk masyarakat,” tegas Syamsul Ibrahim.
Ia juga mengingatkan bahwa saat ini posisi Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe telah berganti. Konsekuensinya, sistem pengawasan semakin diperketat, terutama dengan diterapkannya TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi). Melalui mekanisme ini, setiap penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan
“Sekarang ada TPTGR. Artinya, kalau ada penggunaan anggaran yang tidak sesuai, konsekuensinya jelas: harus diganti, dipertanggungjawabkan, dan bisa berimplikasi hukum. Jangan sampai ada lagi yang berpikir bahwa jika tidak ketahuan, maka dianggap aman,” ujar Syamsul mengingatkan.
- AJB dan Kominfotik Jakut Bangun Sinergi Demi Pers Profesional
- Wajo Tak Menunggu, Bupati Andi Rosman “Ketuk Pintu” Mentan Bawa Misi Besar Lumbung Pangan
- Berawal dari Instagram, Berakhir di Kasus Berat: Polda Sulsel Bongkar Jejak “Jerat Digital” Kekerasan Seksual di Makassar
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Lebih lanjut, ia meminta Inspektorat Konawe untuk terus hadir tidak hanya sebagai pengawas yang mencari kesalahan, tetapi juga sebagai pendamping yang memberi solusi sejak awal perencanaan hingga pelaporan. Dengan demikian, desa dan kelurahan dapat lebih siap dalam melaksanakan program pembangunan tanpa harus takut salah langkah.
Rakor ini ditutup dengan kesepahaman bahwa keberhasilan program strategis daerah lima tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh kesungguhan seluruh pihak, mulai dari pemerintah kabupaten hingga desa. Syamsul menegaskan kembali, arah pembangunan Konawe bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga soal membangun budaya kerja yang jujur, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Tinggalkan Balasan