Oleh: Wilson Lalengke
Jakarta, fakta1.com – Peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional yang dirayakan setiap tanggal 3 Mei, menjadi pengingat penting akan peran vital pers yang bebas dan independen bagi kesehatan masyarakat global. Hari itu – tepatnya hari ini, 3 Mei 2026 – adalah momen untuk mengevaluasi kondisi kebebasan pers di seluruh dunia, membela media dari serangan terhadap independensi mereka, serta memberikan penghormatan kepada para jurnalis yang telah gugur dalam tugas.
Asal-usul hari bersejarah ini bermula pada tahun 1991, dalam sebuah seminar UNESCO di Windhoek, Namibia. Jurnalis Afrika berkumpul untuk mendiskusikan pengembangan pers yang bebas, independen, dan pluralistik. “Deklarasi Windhoek” yang dihasilkan kemudian menjadi dokumen tonggak dalam perjuangan kemandirian media.
Pada tahun 1993, Majelis Umum PBB, mengikuti rekomendasi dari Konferensi Umum UNESCO, secara resmi menetapkan 3 Mei sebagai Hari Kebebasan Pers Sedunia. Hal ini dimaksudkan sebagai pengingat bagi pemerintah akan kewajiban mereka untuk menghormati dan menegakkan hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.
Landasan Filosofis: Pasar Ide
Prinsip-prinsip kebebasan pers berakar pada diskursus filosofis selama berabad-abad. Para filsuf seperti John Milton (1608-1674), dalam risalahnya Areopagitica tahun 1644, menentang perizinan pers oleh pemerintah dan menegaskan bahwa kebenaran akan selalu menang dalam “perjumpaan yang bebas dan terbuka.”
Kemudian, John Stuart Mill (1806-1873), dalam On Liberty, memperluas gagasan ini dengan menyatakan bahwa opini yang tidak populer atau “salah” sekalipun harus didengar, karena hal tersebut memaksa masyarakat untuk menguji ulang dan memperkuat kebenaran. Para pemikir ini membangun konsep “Marketplace of Ideas” (Pasar Ide), sebuah keyakinan bahwa kebebasan berbicara dan pers yang bebas adalah instrumen utama bagi kemajuan sosial dan penemuan kebenaran.
Kebebasan pers bukan sekadar hak istimewa profesional bagi jurnalis; ia adalah hak asasi manusia yang fundamental. Hal ini terkait erat dengan hak publik untuk mengetahui. Tanpa pers yang bebas, hak asasi manusia lainnya—seperti hak atas peradilan yang adil, kebebasan berkumpul, serta hak atas kesehatan dan pendidikan—menjadi rentan. Pers bertindak sebagai “watchdog” (anjing penjaga), menuntut pertanggungjawaban mereka yang berkuasa dan mengungkap penyalahgunaan wewenang. Dalam demokrasi mana pun, pers menyediakan “oksigen informasi” yang diperlukan warga negara untuk membuat keputusan yang tepat.
Tantangan Global: Menyempitnya Ruang bagi Kebenaran
Terlepas dari kepentingannya, kebebasan pers saat ini tengah menghadapi krisis eksistensial. Munculnya otoritarianisme digital, di mana pemerintah menggunakan teknologi canggih untuk mengawasi, menyensor, dan melecehkan jurnalis, telah secara signifikan memangkas independensi media.
Selain itu, penyebaran berita bohong (fake news) dan kampanye disinformasi yang disponsori negara telah mengikis kepercayaan publik terhadap jurnalisme tradisional. Tekanan ekonomi, yang diperparah oleh beralihnya pendapatan
Keamanan fisik jurnalis tetap menjadi salah satu kekhawatiran paling serius. Di zona konflik, mulai dari Ukraina hingga Gaza dan Sudan, jurnalis bukan sekadar korban tidak sengaja; mereka seringkali menjadi target untuk mencegah dunia melihat realitas perang.
Menurut Committee to Protect Journalists (CPJ), beberapa tahun terakhir mencatat rekor jumlah pekerja media yang terbunuh, diculik, atau dihilangkan. Di luar medan perang fisik, “medan perang hukum” juga tak kalah berbahaya. Gugatan Strategis Melawan Partisipasi Publik (SLAPPs) semakin sering digunakan oleh individu dan korporasi kaya untuk membangkrutkan dan membungkam jurnalis investigasi.
Pelanggaran di Seluruh Dunia dan di Indonesia
Pelanggaran kebebasan pers marak terjadi di berbagai spektrum sistem politik. Di rezim otokratis, jurnalis menghadapi hukuman penjara yang lama atas tuduhan “kegiatan anti-negara,” sementara di negara demokrasi mapan sekalipun, kita melihat peningkatan retorika permusuhan dari para pemimpin politik yang memicu kekerasan terhadap media.
Di Indonesia, meskipun ada kemajuan demokrasi sejak era “Reformasi”, kebebasan pers tetap rapuh. Kekhawatiran terus berlanjut mengenai penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk mengkriminalisasi jurnalis dan warga negara yang mengkritik pejabat.
Kekerasan fisik terhadap wartawan daerah dan kurangnya transparansi di wilayah rawan konflik seperti Papua terus disorot oleh organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum di atas kertas tidak selalu berbanding lurus dengan keselamatan di lapangan.
Seruan untuk Penghormatan Global
Menatap masa depan, harapan tetap ada agar semua bangsa menyadari bahwa pers yang bebas bukanlah musuh, melainkan mitra dalam kemajuan. Penghormatan terhadap kebebasan pers adalah ciri dari bangsa yang percaya diri dan stabil.
Hal ini membutuhkan lebih dari sekadar ketiadaan sensor; dibutuhkan lingkungan di mana jurnalis dapat bekerja tanpa rasa takut akan pembalasan, di mana para pelapor pelanggaran (whistle-blowers) dilindungi, dan di mana publik menghargai kerja keras mereka yang menyuarakan kebenaran kepada penguasa.
Hari Kebebasan Pers Internasional adalah sebuah seruan untuk bertindak. Ini adalah panggilan bagi pemerintah untuk membebaskan jurnalis yang dipenjara, bagi perusahaan teknologi untuk melindungi keamanan digital para reporter, dan bagi masyarakat global untuk mendukung jurnalisme independen. Hanya melalui komitmen kolektif terhadap prinsip-prinsip inilah kita dapat memastikan bahwa “pasar ide” tetap terbuka dan nyala api kebenaran terus bersinar terang di setiap sudut dunia. (*)
Penulis adalah Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)
Tinggalkan Balasan