FAKTA1.COM, KONAWE— Peluit tanda dimulai kontestasi sudah ditiup Komisi Pemilihan Umum. Tahun 2024 ini akan menjadi tahun politik yang Untuk pertama kalinya di Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah langsung secara serentak, diikuti sekitar 545 provinsi, kabupaten, dan kota.
Selain dari Pimpinan Media https://Sorotansultra. com. Nasir juga Sebagai Rakyat yang memiliki Hak Suara, sebagai pemilih pastinya kita berharap proses dan tahapan-tahapan pilkada berlangsung free and fair, demokratis, dan berkorelasi positif dengan terwujudnya pemerintahan yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.
Melalui proses pilkada berkualitas diharapkan muncul pemimpin yang berkualitas.
Pertanyaannya, bagaimana pilkada mampu menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas,……??? dan mampu melaksanakan pembangunan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik…..???
Lanjut Nasir ucapnya” Jika masih ada pendukung suka berbicara yang tidak baik, merendahkan calon pemimpin lain. Oknum tersebut bukankah pendukung/Tim sukses sebab Timsukses/pendukung adalah referensitatif dari calon pemimpinnya? Begitu juga sebaliknya ? Apakah calon pemimpinnya dengan sengaja melakukan pembiaran tersebut?
Jika kita berbicara tentang kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik Peran birokrasi sangat berpengaruh dalam pembangunan ekonomi daerah. Terangnya”
Masih kata Nasir” Birokrasi sebagai mesin yang sangat urgen dan vital, sebab birokrasi memiliki sistem dan standar kerja baku sebagai syarat untuk bisa menjadi profesional. Untuk itu, sangat diperlukan pemimpin yang pastinya punya pengalaman birokrasi yang mempuni. Bukan berarti saya mendiskritkan calon pemimpin lain yang tidak punya pengalaman di birokrasi.
Ibarat segiTIGA sama kaki, ada hubungan yang saling terkait antara demokrasi, otonomi daerah, dan pelayanan publik (reformasi birokrasi). Kata
Birokrasi yang profesional, efektif, efisien secara politik, transparan, dan akuntabel akan berkorelasi positif dengan pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan perekonomian daerah.
Jadi begini sedikit saya terangkan, Asumsinya, dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah memiliki keleluasaan penuh untuk menetapkan kebijakan pembangunan di luar ketentuan-ketentuan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Jelas bahwa urusan yang menjadi kewenangan daerah lebih berkenaan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, undang-undang tentang pemerintahan daerah pada diarahkan mendorong kemajuan daerah atau menjadikan daerah-daerah sebagai daerah pelayan.
Satu kata yang pasti, Membangun daerah berarti juga memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menjadikan inovasi pelayanan publik sebagai ikon baru membangun Indonesia. Artinya perlu upaya untuk mengoptimalisasi fungsi birokrasi dan mengelolah keuangan daerah.Imbuhnya.”
Keberhasilan dalam melakukan inovasi pelayanan publik dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, termasuk kepemimpinan atau (Leadership) yang ditunjukkan kepala daerah.
Nah itulah alasan pentingnya mempunyai pemimpin yang punya pengalaman di birokrasi.
Maka dengan berbagai pertimbangan diatas kami Sebagai Masyarakat yang memiliki Hak Politik, sangat mendukung akan suksesnya dan terpilihnya Bapak DR H. HARMIN RAMBA, SE,.MM., yang dimana kapasitas dan kapabilitas Bapak DR H. HARMIN RAMBA, SE,.MM., Sangat mempuni di BIROKRASI BAHKAN BELIAU ADALAH REPLESENTATIF BIROKRASI DI KABUPATEN KONAWE. Pungkasnya
SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MEMUDAHKAN DAN MERIDHOI Bapak DR DR H. HARMIN RAMBA, SE,.MM.,SEBAGAI BUPATI KONAWE PRIODE 2024- 2029.
Tinggalkan Balasan