FAKTA1.COM, KENDARI, 27 April 2026 – Wilayah Routa, Sulawesi Tenggara, kini berada di ambang kolaps ekologis dan sosial. Rencana produksi tambang masif hingga ±27 juta ton pada tahun 2026 dituding bukan sebagai prestasi ekonomi, melainkan simbol ketamakan korporasi yang dilegitimasi oleh gagalnya tata kelola negara.

Konsorsium Sultra untuk Routa secara resmi menyatakan “Perang Kebijakan” terhadap praktik pertambangan yang dianggap telah melampaui batas kewajaran dan menginjak-injak hak asasi manusia.

Darurat Ekologis: Sungai Menjadi Lumpur, Sawah Terkubur

Kondisi lapangan tidak lagi bisa ditutup-tutupi dengan laporan CSR yang manis. Dari hulu Sungai Lalindu hingga hilir di Konawe Utara, air telah berubah menjadi bubur cokelat pekat.

Sedimentasi Berat: Aliran sungai mengalami pendangkalan akut akibat limpasan lumpur tambang.

Ketahanan Pangan Lumpuh: Material tambang dilaporkan telah menimbun area persawahan dan perkebunan warga, mematikan sumber penghidupan utama masyarakat lokal.

Banjir Kiriman: Frekuensi banjir meningkat tajam, menghantui pemukiman warga setiap kali hujan turun.

Smelter: Mandat yang Dikhianati
Konsorsium menegaskan bahwa peningkatan target produksi dalam RKAB 2026 adalah kebijakan yang absurd dan cacat moral di tengah belum tersedianya fasilitas smelter yang memadai.

“Smelter adalah mandat, bukan opsi! Tanpa itu, yang terjadi hanyalah perampokan sumber daya mentah tanpa nilai tambah. Ini bukan sekadar inkonsistensi kebijakan, ini adalah pengkhianatan terhadap kedaulatan daerah,” tegas Konsorsium.

Masyarakat Adat Tolaki dalam Cengkeraman Krisis
Masyarakat adat Tolaki kini berdiri di garis depan melawan hilangnya identitas. Hutan dan sungai yang mereka jaga turun-temurun sebagai warisan leluhur kini dikonversi

menjadi lubang tambang tanpa persetujuan yang adil. Tekanan industri ekstraktif ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk mencabut akar budaya dan spiritualitas mereka dari tanah ulayat.

Posko HAM: “Negara Jangan Jadi Makelar Investasi!”

Jumran, S.IP, dari Posko HAM, melontarkan kritik pedas terhadap peran pemerintah. Ia menyebut adanya pola pelanggaran HAM yang terstruktur:

Penyempitan Ruang Hidup: Rakyat dipaksa mengalah pada alat berat.

Kriminalisasi Warga: Warga yang mempertahankan tanahnya justru diposisikan sebagai “musuh pembangunan”.

Ketimpangan Relasi: Aparat dan industri bersatu, sementara warga dibiarkan tanpa perlindungan hukum.

“Jika negara terus membiarkan situasi ini, kita sedang menghadapi krisis martabat manusia. Kami tidak menolak pembangunan, tapi kami menolak pembangunan yang memakan tumbal nyawa dan hak rakyat!” ujar Jumran.

ULTIMATUM KONSORSIUM SULTRA UNTUK ROUTA
GMNI Sultra dan koalisi masyarakat sipil menuntut langkah konkret yang non-negoisabel:

Audit Independen Transparan terhadap seluruh izin tambang di Routa.

Hentikan Ekspansi Produksi sebelum audit lingkungan dan sosial selesai.

Percepatan Pembangunan Smelter sebagai harga mati nilai tambah daerah.

Stop Kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan aktivis lingkungan.

Peringatan Keras: Apabila tuntutan ini diabaikan, Konsorsium siap menggerakkan aksi massa besar-besaran, menempuh jalur hukum nasional, hingga melakukan advokasi internasional.

“Jangan angkut 27 juta ton ore dari tanah kami, sementara rakyat Anda tinggalkan dalam kubangan lumpur dan kemiskinan!”

SaveRouta #DaruratEkologiSultra #KeadilanUntukTolaki #TolakEksploitasiBrutal