KONAWE — Pemerintah Kabupaten Konawe kembali menorehkan capaian positif dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Raihan tersebut menjadi opini WTP ke-12 kalinya secara berturut-turut yang diterima Kabupaten Konawe, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Capaian itu diraih di bawah kepemimpinan Bupati Konawe, H Yusran Akbar ST, yang menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Konawe.
“Alhamdulillah, capaian opini WTP ke-12 ini merupakan buah dari kerja sama dan komitmen seluruh OPD dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab,” ujar Yusran Akbar, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, opini WTP bukan hanya sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk pengakuan atas upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang tertib, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Konawe akan terus melakukan pembenahan di berbagai sektor, termasuk memperkuat sistem pengawasan internal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan
Dalam kegiatan penyerahan hasil pemeriksaan tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Konawe, I Made Asmaya MM, bersama sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, turut mengapresiasi capaian opini WTP yang kembali diraih Pemkab Konawe. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini tertinggi dalam laporan keuangan daerah menunjukkan adanya sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal penggunaan anggaran daerah.
“Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Konawe terus berjalan dengan baik dan sesuai koridor aturan. DPRD tentu akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan APBD tetap tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Raihan opini WTP ke-12 tersebut juga menjadi indikator konsistensi Pemerintah Kabupaten Konawe dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi.
Pemerintah daerah berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, disiplin anggaran, dan komitmen terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan