Fakta1.com, Sultra, 3 Mei 2026 — Krisis pembayaran honor Business Assistant (BA) dan PMO dalam program Koperasi Desa Merah Putih di Sulawesi Tenggara kini memasuki babak baru. Tidak lagi sekadar keluhan, para pekerja lapangan mulai mengarahkan sorotan langsung ke pusat kekuasaan.
Nama Prabowo Subianto kini disebut secara terbuka. Para BA dan PMO meminta Presiden turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang dinilai gagal menjalankan amanah program nasional.
Selama dua bulan, honor untuk Maret dan April 2026 tak kunjung dibayarkan. Padahal, para BA tetap bekerja di lapangan, memastikan program koperasi desa berjalan sesuai target pemerintah pusat.
“Kalau daerah tidak mampu menjalankan program pusat dengan baik, untuk apa dipertahankan? Presiden harus evaluasi,” tegas salah satu BA dengan nada geram.
Keterlambatan ini disebut-sebut berkaitan dengan belum ditandatanganinya SK Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dana dekonsentrasi oleh Gubernur Sulawesi Tenggara. Dampaknya jelas: dana yang seharusnya mengalir ke para pekerja justru tersendat tanpa kepastian.
Situasi ini memicu dugaan serius di internal BA dan PMO. Mereka mencium adanya kelalaian berat, bahkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
“Ini bukan lagi sekadar lambat. Ini sudah mencurigakan.
Para BA menilai, jika kondisi ini dibiarkan, maka bukan hanya hak pekerja yang terabaikan, tetapi juga kredibilitas program nasional yang dipertaruhkan. Program Koperasi Desa Merah Putih yang digadang-gadang sebagai penggerak ekonomi desa bisa kehilangan kepercayaan publik.
Kekecewaan yang menumpuk kini berubah menjadi tekanan politik. Sejumlah BA dan PMO di Sultra menyatakan siap menggelar aksi mogok kerja dan unjuk rasa dalam waktu dekat, dengan tuntutan utama: pembayaran hak mereka dan evaluasi total terhadap pemerintah daerah oleh Presiden.
Mereka juga mendesak agar pemerintah pusat tidak hanya bergantung pada laporan administratif dari daerah, tetapi turun langsung melihat kondisi riil di lapangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara maupun Dinas Koperasi dan UMKM terkait polemik ini.
Kini publik menunggu langkah tegas dari Prabowo Subianto: apakah akan melakukan evaluasi, atau membiarkan polemik ini terus membesar dan menggerus kepercayaan terhadap program unggulan pemerintah pusat.(*)
Tinggalkan Balasan