FAKTA1.COM, MAKASSAR, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Negeri Makassar, pada Kamis (6/11/2025).
Aksi tersebut diwarnai dengan pembakaran ban, teatrikal puisi dan membawa Keranda mayat sebagai simbol matinya Demokrasi di Republik ini.
Para mahasiswa juga membentangkan spanduk putih bertuliskan “AKTIVIS BUKAN PENJAHAT, BEBASKAN KAWAN KAMI” dan menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya, menghapus seluruh tuntutan terhadap aktivis yang dituduh sebagai dalang kerusuhan 29 Agustus 2025, serta mendesak Polda Sulsel untuk bertanggung jawab atas dugaan pembiaran terhadap kerusuhan yang menyebabkan terbakarnya Gedung DPRD.
- DPRD Wajo Turun ke Loket Obat, Antrean Panjang RSUD Lamaddukkelleng Tak Lagi Sekadar Keluhan
- Sidrap Kedatangan ‘Pasukan Intelektual’, 2.364 Mahasiswa Unhas Turun Gunung Selama 45 Hari
- Bupati Soppeng Suwardi Haseng Tersenyum Lebar Usai Argentina Bangkit dari Kubur: “Saya Yakin Albiceleste Belum Habis”
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Para demonstran menilai bahwa proses hukum yang dijalankan terhadap para aktivis sarat dengan kriminalisasi. Penegakan hukum seharusnya berpihak pada kebenaran dan keadilan, bukan menjadi alat untuk membungkam suara kritis aktivis.
Jenderal Lapangan, Darwis menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap para aktivis merupakan bentuk kekeliruan hukum.
“Penetapan status tersangka terhadap para aktivis dan pemuda tersebut dinilai keliru dan tidak berdasar hukum. Sebab, mereka bukan pelaku pembakaran maupun perusakan fasilitas umum, melainkan bagian dari gerakan nurani yang murni menyuarakan kebenaran.” Tegas Darwis
“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan pada saat itu
Di waktu yang sama, Panglima GAM (La Ode Ikra Pratama) menegaskan bahwa Polda Sulsel lebih Bertanggung jawab atas peristiwa Kerusuhan 29 Agustus 2025.
“Peristiwa 29 Agustus di Makassar menorehkan sejarah kelam. Betapa tidak, Kerusuhan yang terjadi di tengah kota menimbulkan kerusakan fasilitas bahkan ada korban jiwa. Sayangnya, Polda Sulawesi Selatan tampak membiarkan situasi tersebut berkembang tanpa pengendalian yang efektif.” Ucapnya
- DPRD Wajo Turun ke Loket Obat, Antrean Panjang RSUD Lamaddukkelleng Tak Lagi Sekadar Keluhan
- Sidrap Kedatangan ‘Pasukan Intelektual’, 2.364 Mahasiswa Unhas Turun Gunung Selama 45 Hari
- Bupati Soppeng Suwardi Haseng Tersenyum Lebar Usai Argentina Bangkit dari Kubur: “Saya Yakin Albiceleste Belum Habis”
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
“Kelalaian dalam mencegah kerusuhan menunjukkan lemahnya kesiapan dalam menghadapi aksi massa, sehingga tindakan membiarkan situasi tidak terkendali ini, memunculkan pertanyaan besar mengenai profesionalitas Polda Sulsel dalam menjalankan fungsi keamanan.” Tutupnya
Menjelang akhir aksi, massa melakukan mediasi dengan pihak Kejari Makassar. Kasi Pidsus Kejari Makassar, Arifuddin A, menyampaikan bahwa pihaknya akan menjalankan proses hukum secara transparan terkait tuntutan terhadap tersangka aktivis yang diduga sebagai dalang dalam kerusuhan di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.(*)
Tinggalkan Balasan