GSPI Soroti Degradasi Independensi Pers, Sebut UKW Bergeser Jadi “Uji Kompetensi Karyawan”

Konawe, 23 April 2026 — Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Sosial Peduli Indonesia (GSPI) menyoroti dugaan degradasi independensi pers nasional, khususnya terkait perubahan makna dan praktik Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dinilai semakin bergeser menjadi sekadar “Uji Kompetensi Karyawan” (UKK).

Sekretaris GSPI, Rusdin, dalam pernyataan resminya menyampaikan kekhawatiran atas arah perkembangan dunia pers yang dinilai semakin menjauh dari prinsip independensi dan fungsi kontrol sosial.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan situasi pers yang tengah berada pada titik mengkhawatirkan. Ia menggambarkannya sebagai perubahan makna jurnalisme yang tidak lagi sepenuhnya berpihak pada kebenaran.

“Yang terjadi hari ini bukan sekadar uji kompetensi, tetapi berpotensi menjadi mekanisme yang menumpulkan daya kritis wartawan. Ini berbahaya bagi kebebasan pers,” ujar Rusdin.

GSPI menilai adanya indikasi kooptasi oleh pihak-pihak tertentu yang menyebabkan standar kompetensi wartawan bergeser ke arah administratif layaknya pekerja dalam sistem birokrasi.

Rusdin juga menyatakan pihaknya sejalan dengan pandangan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, yang sebelumnya mengkritik keras arah

kebijakan tersebut. Menurutnya, jika jurnalisme diposisikan seperti karyawan yang harus tunduk pada sistem kekuasaan, maka fungsi kontrol sosial pers akan melemah.

“Jika pers tidak lagi bebas dan justru terikat pada kepentingan kekuasaan, maka ruang bagi kebenaran akan semakin sempit,” tegasnya.

Lebih lanjut, GSPI menilai fenomena tersebut sebagai bentuk degradasi serius terhadap integritas jurnalisme. Wartawan, kata Rusdin, seharusnya berdiri independen, bukan menjadi alat kepentingan pihak tertentu.

Ia mengingatkan bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Oleh karena itu, setiap upaya yang berpotensi mengurangi independensi pers harus menjadi perhatian bersama.

GSPI pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebebasan pers dan memastikan jurnalisme tetap berpihak pada kepentingan publik.

“Pers harus tetap menjadi milik rakyat, bukan alat legitimasi kekuasaan. Jika kebebasan pers dibatasi, maka demokrasi berada dalam ancaman,” tutupnya.