FAKTA1.COM, KONAWE— Desa Unggulino mendadak jadi sorotan ! Sejumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) mulai buka suara soal dugaan kejanggalan yang bikin panas telinga. Isu utama? Honor BPD yang belum juga cair—padahal itu hak mereka !
Tapi tunggu dulu, bukan cuma soal honor. Ada juga sorotan ke pengadaan bibit sawit, program jambanisasi, dan pembangunan gedung BUMDes yang katanya… over budget ! Dana membengkak, tapi hasil tak sesuai ekspektasi?
Ketua BPD Desa Unggilino, Kecamatan Puriaala Supriadi Laanda, S.Si, menyatakan pihaknya tidak tinggal diam. Kami teman teman BPD, siap melaporkan Kepala Desa ke pihak berwenang jika tak ada kejelasan.
Sumber informasi Yang semakin membuat panas, pembangunan gedung BUMDes kabarnya malah “over budget” alias melebihi anggaran. Warga dan BPD pun mulai gerah, dan kabarnya mereka siap melaporkan sang Kepala Desa ke pihak berwenang.
Ditambahkan, Supriadi Laanda, S.Si, bahwa kami juga menduga Kepala
- Cegah Genangan dan Jaga Lingkungan, Pasi Ops Beserta Anggota Kodim 1420/Sidrap Bersihkan Selokan Depan Makodim
- Pemkab Sidrap Kunci Data Satu Peta: Biar Tak Lagi “Beda Versi” Soal Ranperbup Geospasial
- Pencurian Rp2 Miliar di Pinrang, Polisi Kejar Pelaku Tanpa Henti
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Ia mengatakan bahwa sepengetahuannya ia Tidak pernah melakukan penandatanganan dokument RKPDS tahun 2025, bahkan kami juga menduga Kepala desa Unggulino dengan sengaja menyalahgunakan wewenangnya, sehingga ia berbuat semaunya.
Terakhir ia selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang bertugas untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Kami Meminta APH jangan Tutup mata terkait persoalan kami di desa Unggululino
- Cegah Genangan dan Jaga Lingkungan, Pasi Ops Beserta Anggota Kodim 1420/Sidrap Bersihkan Selokan Depan Makodim
- Pemkab Sidrap Kunci Data Satu Peta: Biar Tak Lagi “Beda Versi” Soal Ranperbup Geospasial
- Pencurian Rp2 Miliar di Pinrang, Polisi Kejar Pelaku Tanpa Henti
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Aparat Pengawas (APH) diharapkan tidak tutup mata terhadap pengelolaan dana desa, karena dana desa merupakan tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah
“Saat ini Warga pun ikut gerah. Apakah ini awal dari gonjang-ganjing politik desa? Kita tunggu kelanjutannya !
Bersambung
Tinggalkan Balasan