
Fakta1.com, Surabaya – Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat Jawa Timur (Gempar Jatim), Zahdi, menegaskan sikap organisasinya dalam menyikapi isu aksi unjuk rasa yang menuntut turunnya Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Menurut Zahdi, Gempar Jatim memilih jalur advokasi dan pengawasan kebijakan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan dengan cara menjatuhkan kepala daerah. Ia menilai, banyak kebijakan Pemprov Jatim yang memang perlu dibenahi, namun penolakan tanpa disertai solusi justru tidak akan membawa perubahan.
“Banyak hal yang memang perlu dibenahi oleh Gubernur Jawa Timur terkait kebijakan, akan tetapi menolak kebijakan tanpa ada solusi itu juga tidak baik. Kita lawan terhadap kebijakan yang tidak sesuai hukum, akan tetapi tidak menjatuhkan gubernur,” tegas Zahdi, Sabtu (23/8/2025).
- Toraja Utara dan Tana Toraja Masih Dibayangi Kemiskinan, Angka Ini Jadi Alarm Pembangunan Daerah
- Palopo dan Luwu Utara Disorot, Angka Kemiskinan Ungkap Tantangan Ekonomi di Dua Wilayah Ini
- Bulukumba dan Bantaeng Masuk Peta Kemiskinan Sulsel, Angka Ini Jadi Sorotan
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Sebagai bentuk nyata, Zahdi
“Ini contoh langkah konkret kami. Kalau ada indikasi pelanggaran hukum, kami tempuh jalur yang benar, bukan dengan agitasi politik,” terang Zahdi.
Ia menegaskan kembali bahwa sikap Gempar Jatim adalah mengawal kebijakan agar berpihak pada rakyat, bukan menciptakan instabilitas politik. “Kritik boleh keras, tapi harus konstruktif. Jawa Timur butuh solusi, bukan kegaduhan,” pungkasnya.
(Redho)
- Toraja Utara dan Tana Toraja Masih Dibayangi Kemiskinan, Angka Ini Jadi Alarm Pembangunan Daerah
- Palopo dan Luwu Utara Disorot, Angka Kemiskinan Ungkap Tantangan Ekonomi di Dua Wilayah Ini
- Bulukumba dan Bantaeng Masuk Peta Kemiskinan Sulsel, Angka Ini Jadi Sorotan
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel








Tinggalkan Balasan