KONAWE, FAKTA1.COM – Persoalan tenaga kerja PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, memicu pro-kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak menilai kehadiran perusahaan membuka lapangan kerja dan peluang ekonomi, sementara sebagian lain mengkritik dominasi pekerja dari luar daerah yang dianggap merugikan tenaga kerja lokal. Aksi unjuk rasa damai di depan Kantor BKPSDM setempat pun sempat diwarnai dugaan penghalangan, menimbulkan kekhawatiran atas tercederainya hak demokrasi.
Sorotan tajam datang dari aktivis muda Konawe, Subardinalias Bardin yang dikenal vokal dalam isu-isu keadilan sosial. Ia menegaskan bahwa aksi yang digelar masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai justru menemui hambatan.
“Kemarin (7/04/2026),adik-adik Bersama Masyarakat Lingkar Tambang Kecamatan Routa Juga datang menyuarakan aspirasi Mereka secara terbuka dan damai. Tapi yang terjadi di lapangan, ada indikasi kuat upaya menghalangi aksi Mereka ,Ini jelas mencederai hak Berdemokrasi,” tegas Bardin, Rabu (8/4/2026).
- “Dalle Na La Dalle” di Sidrap, 46 Tahun Irit dan Berangkat ke Tanah Suci
- Wajo di Panggung Strategis Kemiskinan Sulsel, Wabup Baso Rahmanuddin Dorong “Serangan Terpadu” Hingga 2027
- Bupati Syaharuddin Tegaskan Kesejahteraan Petani Prioritas Utama dalam Capaian 1 Juta Ton Gabah
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Bardin, Selaku Sekretaris DPD.Lira Kab.Konawe aktif di berbagai gerakan advokasi, menilai bahwa pembatasan terhadap Aksi Damai tidak bisa di benarkan dalam bentuk apa pun. Menurutnya, ruang publik harus tetap terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingannya.
“Adik-adik kami turun bukan tanpa alasan. Mereka ingin memastikan hak masyarakat tidak di Abaikan. Tidak boleh ada upaya membungkam atau mempersempit ruang suara publik,” ujarnya.
Ia menegaskan, inti dari aksi tersebut adalah tuntutan keadilan dalam sektor ketenagakerjaan, khususnya terkait Dugaan dominasi Tenaga kerja dari luar Daerah di lingkungan PT SCM. Kondisi ini, kata dia, telah memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat lokal yang merasa tidak mendapatkan kesempatan yang adil di tanahnya sendiri.
“Jangan sampai Konawe hanya
Sebagai bentuk tuntutan konkret, massa aksi mendesak adanya transparansi data tenaga kerja. Bardin meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) serta pemerintah Daerah untuk membuka secara terbuka komposisi tenaga kerja di PT SCM, baik tenaga kerja lokal Konawe maupun pekerja dari luar daerah.
“Data itu harus dibuka. Berapa tenaga kerja lokal yang terserap, dan berapa yang dari luar. Kalau memang perusahaan berpihak pada masyarakat, buktikan dengan angka, bukan sekadar klaim,” katanya.
- “Dalle Na La Dalle” di Sidrap, 46 Tahun Irit dan Berangkat ke Tanah Suci
- Wajo di Panggung Strategis Kemiskinan Sulsel, Wabup Baso Rahmanuddin Dorong “Serangan Terpadu” Hingga 2027
- Bupati Syaharuddin Tegaskan Kesejahteraan Petani Prioritas Utama dalam Capaian 1 Juta Ton Gabah
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredam spekulasi dan mencegah konflik sosial yang lebih luas. Tanpa transparansi, kecurigaan publik akan terus berkembang dan berpotensi memperkeruh situasi di lapangan.
Lebih jauh, Bardin juga menyinggung komitmen perusahaan terkait pembangunan smelter yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan. Ia menilai, realisasi smelter dan keberpihakan pada tenaga kerja lokal merupakan dua indikator utama untuk menilai keseriusan investasi di daerah.
“Smelter tidak jelas realisasinya, tenaga kerja lokal tidak diprioritaskan. Lalu apa yang benar-benar di Dapat masyarakat Konawe dari kehadiran perusahaan ini?” kritiknya.
Ia pun menegaskan bahwa gerakan ini bukan kepentingan kelompok tertentu, melainkan bentuk perjuangan kolektif demi masa depan masyarakat Konawe.
“Kami akan terus bersuara. Ini bukan soal satu kelompok, tapi soal keadilan dan masa depan masyarakat Konawe agar tidak terus menjadi penonton di tanah sendiri,” pungkasnya.(*)
Tinggalkan Balasan