MERDEKA UNTUK SIAPA?

Ketika Rakyat Berdiri di Bawah Terik, Pejabat Duduk di Bawah Tenda

Oleh: Jurnalis PPWI

Ada sebuah pertanyaan sederhana yang layak direnungkan setiap kali Merah Putih dikibarkan: kemerdekaan ini sesungguhnya dirasakan oleh siapa?

Pertanyaan tersebut tergambar kuat dalam foto yang menjadi inspirasi tulisan ini. Di satu sisi, terlihat rakyat, siswa, dan guru berdiri di bawah terik matahari. Di sisi lain, sejumlah pejabat duduk nyaman di bawah tenda, menikmati hidangan dalam suasana seremonial.

Tentu, sebuah gambar tidak boleh dijadikan bukti bahwa seluruh pejabat selalu hidup nyaman, sementara rakyat selalu menderita. Foto tersebut lebih tepat dibaca sebagai kritik sosial dan simbol refleksi tentang jarak antara mereka yang memegang kekuasaan dan masyarakat yang menjadi sumber legitimasi kekuasaan tersebut.

Dan justru di situlah pertanyaan tentang makna kemerdekaan menjadi relevan.

Kemerdekaan Bukan Sekadar Upacara

Indonesia memasuki peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Tema tersebut bukan sekadar rangkaian kata yang indah untuk dipasang pada baliho atau spanduk. Di dalamnya terdapat tiga tuntutan besar: kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran.

Karena itu, peringatan kemerdekaan seharusnya tidak berhenti pada upacara, perlombaan, pidato, pemasangan bendera, dan seremoni pemerintahan.

Kemerdekaan seharusnya terasa ketika anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, guru memperoleh penghargaan yang pantas, petani memperoleh kepastian usaha, buruh mendapatkan perlindungan, masyarakat memperoleh pelayanan publik yang baik, dan warga negara dapat menyampaikan kritik tanpa diperlakukan sebagai musuh.

Pembukaan UUD 1945 bahkan secara tegas menyebut tujuan pembentukan pemerintahan, antara lain melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan kemerdekaan bukan hanya seberapa meriah sebuah upacara berlangsung, tetapi seberapa jauh negara mampu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Kedaulatan Berada di Tangan Rakyat

Ada satu kalimat dalam konstitusi yang semestinya selalu diingat oleh setiap pemegang jabatan:

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Itulah bunyi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Kalimat tersebut mempunyai konsekuensi moral yang besar.

Jabatan publik bukanlah hak istimewa untuk menikmati kekuasaan. Jabatan adalah amanah yang diberikan melalui mekanisme konstitusional untuk menjalankan kepentingan rakyat.

Maka, semakin tinggi jabatan seseorang, semestinya semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memahami kesulitan masyarakat.

Seorang pemimpin idealnya tidak hanya hadir ketika kamera menyala, tetapi juga ketika rakyat sedang menghadapi persoalan.

Tidak hanya berdiri di panggung ketika menerima penghormatan, tetapi juga bersedia turun ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.

Tidak hanya berbicara tentang kesejahteraan, tetapi memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar menghasilkan kesejahteraan.

Pesan Bung Hatta tentang Demokrasi Kerakyatan

Pemikiran Mohammad Hatta relevan untuk direnungkan kembali.

Dalam perspektif demokrasi kerakyatan Hatta, demokrasi berkaitan dengan kedaulatan rakyat. Rakyat memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan bagaimana pemerintahan dijalankan. Namun, kedaulatan tersebut juga harus berjalan bersama tanggung jawab, hukum, musyawarah, kesejahteraan, dan keadilan.

Artinya, demokrasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai datang ke tempat pemungutan suara setiap beberapa tahun.

Demokrasi juga berarti pemerintah bersedia mendengar.

Demokrasi berarti pejabat bersedia dikritik.

Demokrasi berarti kebijakan publik dapat dipertanggungjawabkan.

Dan demokrasi berarti rakyat tidak boleh hanya diposisikan sebagai objek ketika pemilu berlangsung, kemudian dilupakan setelah kekuasaan diperoleh.

Pejabat Boleh Berteduh, tetapi Jangan Kehilangan Kepekaan

Tentu saja, bertenda dan menikmati hidangan bukanlah kesalahan.

Pejabat juga manusia. Mereka membutuhkan tempat berteduh, makan, minum, dan beristirahat.

Persoalannya bukan pada tenda.

Persoalannya adalah kepekaan sosial.

Ketika seorang pemimpin berada di tempat yang nyaman, apakah ia masih mampu melihat masyarakat yang kepanasan?

Ketika ia menikmati fasilitas negara, apakah ia masih memikirkan warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari?

Ketika ia mendapatkan penghormatan, apakah ia masih mengingat bahwa kedudukannya berasal dari mandat rakyat?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap individu tertentu. Ini adalah pertanyaan moral bagi seluruh pemegang kekuasaan publik.

Sebab kekuasaan tanpa kepekaan dapat menciptakan jarak. Dan jarak antara penguasa dengan rakyat, jika dibiarkan terlalu jauh, dapat melahirkan ketidakpercayaan.

Franz Magnis-Suseno: Kekuasaan Membutuhkan Etika

Pemikiran filsuf dan intelektual Franz Magnis-Suseno juga penting dalam konteks ini.

Dalam pembahasannya mengenai etika politik, Magnis-Suseno menekankan bahwa kualitas moral orang yang menjalankan kekuasaan tetap sangat menentukan. Struktur pemerintahan yang baik tidak otomatis menghasilkan perilaku yang baik apabila dijalankan oleh manusia yang tidak memiliki integritas.

Dengan kata lain, aturan saja tidak cukup.

Diperlukan integritas.

Diperlukan rasa malu ketika melakukan

kesalahan.

Diperlukan keberanian mengakui kekeliruan.

Dan yang tidak kalah penting, diperlukan kesediaan untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Inilah yang sering hilang dalam perdebatan tentang kekuasaan: kita terlalu banyak berbicara mengenai jabatan, tetapi terlalu sedikit berbicara mengenai karakter orang yang memegang jabatan tersebut.

Jangan Sampai Kemerdekaan Hanya Menjadi Milik Mereka yang Berkuasa

Indonesia merdeka bukan dibangun hanya oleh pejabat.

Kemerdekaan diperjuangkan oleh rakyat dari berbagai lapisan: petani, buruh, guru, pemuda, ulama, intelektual, pejuang, perempuan, dan masyarakat biasa yang mungkin namanya tidak pernah tercatat dalam buku sejarah.

Karena itu, tidak boleh muncul kesan bahwa hasil kemerdekaan hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

Kemerdekaan harus hadir di desa maupun kota.

Di gedung pemerintahan maupun di pasar.

Di sekolah maupun di sawah.

Di ruang rapat pejabat maupun di rumah masyarakat kecil.

Jika rakyat masih merasa negara jauh dari mereka, maka pekerjaan kemerdekaan belum selesai.

Seremoni Boleh Megah, tetapi Substansi Jangan Hilang

Pemerintah pada peringatan HUT ke-81 RI tahun ini juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam memilih logo resmi kemerdekaan.

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan sebelumnya, pemilihan logo dilakukan melalui jajak pendapat pada 24–28 Juni 2026 dan diikuti 68.569 suara dari masyarakat di berbagai daerah serta diaspora Indonesia.

Langkah tersebut dapat dibaca sebagai contoh bahwa simbol-simbol kenegaraan pun dapat melibatkan publik.

Namun, partisipasi masyarakat seharusnya tidak berhenti pada pemilihan logo.

Semangat partisipasi yang sama semestinya hadir dalam kebijakan publik: masyarakat didengar, dilibatkan, diberi ruang mengawasi, dan mendapatkan informasi yang transparan.

Sebab kemerdekaan yang demokratis bukan hanya tentang rakyat ikut memilih simbol, melainkan juga tentang rakyat memiliki ruang untuk ikut mengawal arah bangsa.

Pemimpin Tidak Cukup Pandai Berpidato

Ada kalimat yang layak menjadi bahan renungan:

Pemimpin bukan hanya pintar berpidato, tetapi harus mampu merasakan dan berdiri bersama rakyat.

Kalimat ini bukan berarti setiap pejabat harus selalu berdiri di bawah terik matahari.

Maknanya jauh lebih dalam.

Pemimpin harus mampu merasakan penderitaan rakyat, memahami kebutuhan masyarakat, dan mengambil keputusan berdasarkan kepentingan publik.

Pemimpin yang baik tidak harus hidup dalam kesengsaraan rakyat. Tetapi ia harus memiliki kemampuan untuk memahami kesengsaraan itu.

Ia boleh tinggal di rumah dinas.

Ia boleh menggunakan fasilitas negara sesuai ketentuan.

Ia boleh mendapatkan penghormatan dalam acara kenegaraan.

Tetapi semua fasilitas tersebut harus dipahami sebagai konsekuensi jabatan, bukan hak pribadi yang boleh dinikmati tanpa batas.

Merdeka Bukan Sekadar Bebas dari Penjajahan

Makna kemerdekaan hari ini jauh lebih luas daripada sekadar terbebas dari penjajahan fisik.

Kemerdekaan juga berarti terbebas dari kemiskinan ekstrem, kebodohan, ketidakadilan, diskriminasi, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta ketakutan untuk menyampaikan kebenaran.

Karena itu, pertanyaan Merdeka untuk siapa? seharusnya tidak dianggap sebagai pertanyaan yang mengganggu.

Justru pertanyaan itu perlu dipelihara dalam kehidupan demokrasi.

Sebab bangsa yang sehat bukan bangsa yang hanya pandai memuji pemerintah, melainkan bangsa yang mampu mencintai negaranya sekaligus berani mengoreksi kekuasaan ketika terjadi penyimpangan.

Penutup: Kemerdekaan Harus Terasa

Pada akhirnya, gambar rakyat berdiri di bawah matahari dan pejabat duduk di bawah tenda sebaiknya tidak dibaca sebagai permusuhan antara rakyat dan pejabat.

Kita tidak membutuhkan pertentangan semacam itu.

Yang kita butuhkan adalah jembatan antara kekuasaan dan rakyat.

Pejabat membutuhkan rakyat.

Rakyat membutuhkan pemerintah.

Negara membutuhkan keduanya untuk berjalan secara sehat.

Karena itu, pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, barangkali pertanyaan yang lebih penting bukanlah seberapa meriah kita merayakan kemerdekaan, melainkan:

Seberapa jauh kemerdekaan itu telah dirasakan oleh rakyat?

Jika seorang anak bisa bersekolah dengan layak, guru mengajar dengan tenang, petani memperoleh penghidupan yang pantas, pekerja mendapatkan perlindungan, masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang adil, dan kritik dapat disampaikan tanpa rasa takut, maka kemerdekaan mulai menemukan maknanya.

Sebaliknya, jika kemerdekaan hanya menjadi panggung, sementara sebagian rakyat tetap berdiri di bawah terik dan sebagian elite terus menikmati kenyamanan kekuasaan, maka kita perlu bertanya kembali kepada diri sendiri:

Untuk apa kemerdekaan diperjuangkan, jika hasilnya belum dirasakan secara adil oleh seluruh rakyat?

Kemerdekaan bukan milik pejabat.

Kemerdekaan adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Dan tugas pemimpin bukan sekadar merayakannya, melainkan memastikan kemerdekaan itu benar-benar terasa.