
KONAWE, F1.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe kembali melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Konawe atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di ruang sidang utama DPRD Konawe. Senin 20 juli 2026
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M., didampingi Wakil Ketua I DPRD, Nuryadin Tombili, serta dihadiri anggota DPRD dari seluruh fraksi, Wakil Bupati Konawe H. Syamsul Ibrahim, S.E., M.Si., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, dan para undangan.
Paripurna tersebut merupakan tindak lanjut atas penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Dalam forum tersebut, Wakil Bupati membacakan jawaban resmi Bupati Konawe H. Yusran Akbar, S.T. terhadap berbagai masukan, kritik, dan saran yang telah disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menegaskan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan salah satu tahapan strategis dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, DPRD melalui fungsi anggaran akan memastikan setiap kebijakan yang disusun benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat serta selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah.
- Toraja Utara dan Tana Toraja Masih Dibayangi Kemiskinan, Angka Ini Jadi Alarm Pembangunan Daerah
- Palopo dan Luwu Utara Disorot, Angka Kemiskinan Ungkap Tantangan Ekonomi di Dua Wilayah Ini
- Bulukumba dan Bantaeng Masuk Peta Kemiskinan Sulsel, Angka Ini Jadi Sorotan
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Dalam jawaban pemerintah daerah, seluruh pandangan fraksi mendapat tanggapan secara komprehensif. Fraksi Partai NasDem menyoroti target pertumbuhan ekonomi sebesar 17,08 persen, yang dijawab pemerintah akan dicapai melalui penguatan investasi, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan
Terhadap pandangan Fraksi Partai Bulan Bintang (PBB), pemerintah menyatakan komitmennya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta meningkatkan sinergi dengan DPRD dalam pelaksanaan program pembangunan.
Sementara itu, masukan Fraksi Konawe Emas mengenai peningkatan kesejahteraan ASN dan PPPK, penguatan sektor unggulan daerah, serta peningkatan pelayanan publik juga menjadi perhatian pemerintah daerah dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Jawaban pemerintah terhadap Fraksi Partai Gerindra menegaskan kesiapan melanjutkan pembahasan KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD hingga tercapai kesepakatan bersama.
- Toraja Utara dan Tana Toraja Masih Dibayangi Kemiskinan, Angka Ini Jadi Alarm Pembangunan Daerah
- Palopo dan Luwu Utara Disorot, Angka Kemiskinan Ungkap Tantangan Ekonomi di Dua Wilayah Ini
- Bulukumba dan Bantaeng Masuk Peta Kemiskinan Sulsel, Angka Ini Jadi Sorotan
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Adapun terhadap pandangan Fraksi PAN–PKS, pemerintah menyampaikan komitmennya untuk mendorong diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan sektor potensial lainnya agar struktur ekonomi daerah menjadi lebih kuat dan berkelanjutan.
Sedangkan terhadap pandangan Fraksi Partai Golkar, pemerintah memastikan seluruh masukan dan catatan kritis akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen KUA-PPAS sebelum memasuki tahapan pembahasan lanjutan.
Melalui rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Konawe kembali menegaskan komitmennya menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal. Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe.








Tinggalkan Balasan