KONAWE,FAKTA1.COM — Suasana yang semestinya menjadi ajang musyawarah penuh kebersamaan justru berubah menjadi panggung ketegangan. Rembug Paripurna Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar di Kabupaten Konawe mendadak memanas dan menuai gelombang protes keras dari sejumlah pengurus kabupaten/kota.Minggu, 26 juli 2026
Kekecewaan memuncak. Satu per satu peserta memilih angkat kaki dari forum. Aksi walk out pun tak terhindarkan, menjadi simbol penolakan terhadap jalannya rembug yang dianggap melenceng dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO) KTNA.
La Ode Arfa, pengurus KTNA Kabupaten Kolaka, tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Dengan nada tegas, ia menilai pelaksanaan forum jauh dari prosedur yang semestinya dijunjung tinggi.
“Ini bukan sekadar pertemuan biasa. Ini forum resmi tingkat provinsi. Tapi kenyataannya, pelaksanaan tidak sesuai aturan,” ujarnya dengan sorot mata penuh kecewa.
- Bersama Baznas, Pemkab Sidrap Serahkan Rumah Layak Huni ke Ladali
- Mahasiswa KKN Profesi Kesehatan Unhas Edukasi SADARI di Desa Bola Bulu, Dorong Deteksi Dini Kelainan Payudara
- Mengapa Ruben Onsu Menggugat Hak Asuh Anak? Ini Dasar Gugatan, Tahapan Mediasi, hingga Proses Persidangan
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Ia mengungkapkan, lokasi kegiatan yang semula direncanakan di Aula Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S), Kelurahan Parauna, Kecamatan Anggaberi, tiba-tiba dialihkan ke rumah pribadi Ketua KTNA Sultra di Kelurahan Tuoy, Kecamatan Unaaha. Perubahan mendadak ini menjadi pemicu awal ketidakpuasan peserta.
Tak hanya itu, fasilitas pertemuan daring pun dinilai jauh dari kata layak. Di era digital, forum sebesar ini justru tidak menyediakan sarana resmi seperti Zoom Meeting. Yang ada hanyalah video call pribadi—sebuah kondisi yang dianggap merendahkan marwah organisasi.
“Bagaimana mungkin forum provinsi tidak menyediakan fasilitas resmi? Ini jelas tidak profesional,” tegas La Ode Arfa.
Kondisi tersebut membuat sejumlah pengurus merasa forum telah kehilangan legitimasi. Tanpa ragu, mereka memilih meninggalkan lokasi.
“Kami walk out karena ini sudah tidak sesuai aturan. Ini organisasi besar, bukan kegiatan pribadi,” tambahnya.
- Bersama Baznas, Pemkab Sidrap Serahkan Rumah Layak Huni ke Ladali
- Mahasiswa KKN Profesi Kesehatan Unhas Edukasi SADARI di Desa Bola Bulu, Dorong Deteksi Dini Kelainan Payudara
- Mengapa Ruben Onsu Menggugat Hak Asuh Anak? Ini Dasar Gugatan, Tahapan Mediasi, hingga Proses Persidangan
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Nada kekecewaan serupa juga datang dari Ketua KTNA Kabupaten Kolaka Utara, Martani Mustafa. Ia menilai forum telah mengabaikan prinsip dasar musyawarah dan mufakat.
Menurutnya, proses pemilihan pimpinan sidang yang seharusnya ditentukan oleh peserta justru dilakukan secara sepihak oleh Ketua KTNA Sultra dengan dalih hak prerogatif.
“Ini yang membuat saya sangat kecewa. Kami datang dengan harapan memperbaiki organisasi, bukan menyaksikan aturan dilanggar,” ungkap Martani.
Dengan nada lirih namun tegas, ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan untuk mengejar jabatan.
“Saya datang bukan untuk posisi. Saya ingin KTNA menjadi organisasi yang sehat, transparan, dan benar-benar berfungsi,” katanya.
Ia pun menyoroti kondisi KTNA yang dinilai hanya aktif saat momen besar seperti Pekan Nasional (PENAS), namun melemah dalam menjalankan fungsi sehari-hari.
Kekecewaan itu berujung pada sikap tegas: menolak hasil rembug dan memilih walk out.
Gelombang penolakan semakin menguat setelah Yambi Baso, pengurus KTNA Sultra, ikut bersuara. Ia mendesak Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal KTNA Pusat untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada evaluasi serius terhadap kepengurusan saat ini,” tegas Yambi.
Ia juga meminta agar Rembug Paripurna KTNA Sultra diulang di tempat yang lebih netral dan representatif, seperti Kota Kendari atau bahkan di Kantor Dinas Pertanian Sultra.
“Kami siap memfasilitasi. Yang penting pelaksanaan sesuai aturan dan menjunjung tinggi marwah organisasi,” tambahnya.
Sebagai informasi, Rembug Paripurna KTNA merupakan forum tertinggi dalam organisasi yang digelar setiap lima tahun sekali. Forum ini seharusnya menjadi momen evaluasi, penyusunan program, dan pemilihan kepengurusan baru.
Namun kali ini, harapan itu berubah menjadi polemik. Forum yang digelar di rumah pribadi justru memicu konflik, memecah kebersamaan, dan meninggalkan luka di tengah para pengurus. Rembug yang seharusnya menyatukan, kini justru menjadi titik perpecahan.
Tinggalkan Balasan