FAKTA1.COM, SULTENG— Dalam upaya mengarusutamakan gender dalam perencanaan dan penganggaran khususnya di Kabupaten Tojo Una-una, Yayasan Sikola Mombine melalui dukungan dari YSEALI: Gen4SD Project (Gender Equality for Sustainable Development) menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang dihadiri oleh organisasi perangkat daerah Kabupaten Tojo Una-una yang merupakan anggota Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG).
Kegiatan yang berlangsung pada Selasa (28/05) ini dibuka oleh Azizah H. Bafaddal, S.Sos selaku Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-una.
“Kegiatan ini merupakan bentuk peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah di Kabupaten Tojo Una-una tentang Pengarusutamaan Gender serta tata cara pengisian form Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang merupakan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk semua Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia,” tutur Ibu Azizah membuka kegiatan yang digelar di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tojo Una-una itu.
Fasilitator sekaligus Program Manager GEN4SD Project yaitu Nur Safitri Lasibani memulai sesi dengan pengenalan Pengarusutamaan Gender (PUG).
“PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan,” terangnya
“Terdapat beberapa persoalan mendasar terkait PUG yakni PUG masih dianggap sebagai “program” bukan “strategi”, PUG hanya dianggap sebagai “isu perempuan” dan hanya “menyasar perempuan”, kurangnya kesadaran SDM yang mau memahami PUG dan menjadikannya strategi bersama serta belum tersedianya profil gender, bahkan data terpilah saja seringkali tidak ada,” tambahnya.
Fasilitator menutup sesi dengan menyusun sejumlah rencana tindaklanjut bersama anggota POKJA PUG yakni 1) fasilitasi pertemuan bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una, 2) Regular Meeting POKJA PUG, 3) Pembentukan Focal Point Gender di masing-masing OPD Drivers, 4) Pelaksanaan Bimbingan Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Tojo Una-una serta 5) Pendampingan Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).
“Melalui pertemuan koordinasi hari ini, muncul beberapa tantangan dalam implementasi PUG di Kabupaten Tojo Una-una. Penghargaan APE hanyalah bonus, tetapi bagaimana komitmen kita bersama untuk mengawal PUG menjadi strategi dalam perencanaan dan penganggaran dalam tahapan pembangunan di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Tojo Una-una.” tutup Nur Safitri.
