KONAWE – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah. Namun, di balik tuntutan meningkatkan penerimaan daerah, terdapat tanggung jawab yang tidak kalah penting, yakni memastikan setiap kebijakan fiskal tidak membebani masyarakat. Prinsip itulah yang ditekankan Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T., saat memimpin Rapat Evaluasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Semester I Tahun Anggaran 2026 di Aula BKPSDM Kabupaten Konawe, Senin (3/8/2026).
Rapat yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Dr. Ferdinand, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Andi Tenri Rawe Lasandara, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ilham Jaya, Kepala Dinas Perhubungan Febri Malaka, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, lurah, hingga kepala desa se-Kabupaten Konawe itu tidak hanya mengevaluasi capaian penerimaan daerah, tetapi juga membahas strategi optimalisasi PAD yang tetap berpihak kepada masyarakat.
Dalam pesannya, Bupati Yusran Akbar mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah agar tidak hanya berfokus pada pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan fiskal harus disusun secara bijaksana dan tidak membebani warga, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu objek pajak yang paling sensitif karena bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.
“Pajak PBB-P2 ini adalah objek pajak yang paling sensitif bagi warga kita, terutama UMKM. Hati-hati, saya bilang hati-hati. Jangan melihat kabupaten lain, tiba-tiba mereka menaikkan hingga 300 persen. Itu pasti berdampak langsung kepada masyarakat dan bisa memicu protes,” tegas Yusran.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu belajar dari sejumlah daerah yang menghadapi penolakan masyarakat akibat kebijakan perpajakan yang dinilai memberatkan. Karena itu, setiap kebijakan fiskal harus disusun berdasarkan kondisi riil masyarakat dan kemampuan ekonomi warga, bukan semata-mata berorientasi pada peningkatan angka pendapatan daerah.
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dipaparkan dalam rapat, realisasi PAD Kabupaten Konawe hingga 31 Juli 2026 mencapai Rp184.006.323.209 atau 52,81 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp348.427.348.196. Meski capaian tersebut telah melampaui separuh target tahunan, Bupati menilai masih terdapat kesenjangan realisasi PAD antarwilayah yang perlu menjadi perhatian bersama.
Kecamatan Morosi menjadi penyumbang realisasi PAD tertinggi dengan capaian 64,51 persen, disusul
Melihat kondisi tersebut, Bupati meminta para camat, lurah, dan kepala desa agar lebih aktif menggali potensi ekonomi serta sumber-sumber PAD di wilayah masing-masing, tanpa hanya bergantung pada penerimaan pajak dari perusahaan-perusahaan besar.
“Camat, lurah, kepala desa, jangan terlalu dimanjakan dengan potensi pajak dari perusahaan. Optimalkan dulu potensi wilayah kita masing-masing,” ujarnya.
Yusran juga mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap sumber PAD tertentu, seperti Pajak Penerangan Jalan (PPJ) maupun Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, pendataan objek pajak yang akurat dan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan penerimaan daerah secara sehat.
Selain mengevaluasi capaian PAD, rapat tersebut juga membahas persiapan penyelenggaraan Expo Inovasi Daerah 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Kegiatan yang merupakan pengembangan dari Expo Inovasi Desa itu akan menjadi ajang promosi potensi daerah, penguatan transaksi UMKM, forum investasi, serta ruang kolaborasi yang melibatkan 35 OPD, perbankan, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan pelaku usaha dari berbagai daerah di Sulawesi.
Menurut Yusran, pembangunan daerah harus dimulai dari desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Prioritas pembangunan dimulai dari desa. Bangun desa, kemudian kita menata kota. Kalau ekonomi desa baik, masyarakat akan datang ke kota untuk berbelanja, membeli kendaraan, membuka usaha, dan roda ekonomi akan bergerak. Itu kunci peningkatan ekonomi kita,” jelasnya.
Ia menambahkan, Expo Inovasi Daerah juga akan dimanfaatkan untuk memperbarui berbagai basis data pemerintah, termasuk data kependudukan dan data desil masyarakat yang menjadi dasar penyusunan berbagai program pembangunan.
Menutup arahannya, Bupati Yusran Akbar mengajak seluruh perangkat daerah, camat, lurah, dan kepala desa memperkuat sinergi dalam mengoptimalkan potensi PAD tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari tingginya penerimaan daerah, tetapi juga dari kemampuannya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe.
Tinggalkan Balasan