FAKTA1.COM, KONAWE – Komitmen Pemerintah Kabupaten Konawe dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kembali mendapatkan pengakuan nasional. Untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut, Konawe berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Pencapaian ini diumumkan dalam acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang digelar di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, 26 Mei 2025. Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE., M.Si, hadir secara langsung untuk menerima laporan tersebut mewakili Pemerintah Kabupaten Konawe. Dalam kesempatan itu, beliau turut didampingi oleh Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, S.Pd, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), serta Inspektur Inspektorat Kabupaten Konawe.
Audit yang dilakukan oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkab Konawe merupakan bagian dari mekanisme pengawasan rutin guna menilai kepatuhan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil dari proses audit tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Konawe disusun secara tepat, akurat, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tanpa adanya temuan yang bersifat material. Atas dasar itulah, opini WTP kembali diberikan.
Predikat Wajar Tanpa Pengecualian merupakan bentuk tertinggi dari hasil pemeriksaan keuangan yang dikeluarkan oleh BPK RI. Opini ini mencerminkan tingkat keandalan dan kredibilitas laporan keuangan suatu daerah, serta menjadi indikator kuat bahwa pemerintah daerah mampu menjalankan pengelolaan keuangan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
Dalam wawancara usai menerima laporan tersebut, Wakil Bupati Konawe menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras dan berkomitmen tinggi dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik.
“Alhamdulillah, hari ini kita kembali meraih opini WTP. Ini bukan sekadar capaian administratif, melainkan buah dari kerja sama dan tekad kuat seluruh jajaran Pemkab Konawe dalam menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap proses pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Syamsul.
Ia juga menambahkan bahwa capaian ini menjadi refleksi dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Konawe dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran.
“Kami menyadari bahwa mempertahankan opini WTP bukanlah hal yang mudah. Butuh kerja keras, konsistensi, dan kemampuan untuk terus belajar dari evaluasi dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK setiap tahunnya. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus berbenah dan memperbaiki apa yang masih perlu ditingkatkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Syamsul Ibrahim menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Yusran Akbar dan dirinya, Pemerintah Kabupaten Konawe akan terus menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan introspeksi dan motivasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Bagi kami, menjaga opini WTP adalah tanggung jawab moral. Jika sampai turun menjadi opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), itu bisa menjadi preseden buruk yang mencoreng citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Konawe di mata publik maupun pusat,” tegasnya.
Terakhir, Bang Syam Sapaan akrabnya mengajak seluruh aparatur sipil negara dan perangkat daerah untuk terus bekerja secara profesional, mengikuti seluruh ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan, serta membangun budaya kerja yang bersih dan bertanggung jawab.
“Selama kita tetap berada di jalur yang benar, mengikuti aturan dan menjaga etika kerja, saya yakin laporan keuangan dan pertanggungjawaban kita akan tetap berada dalam standar yang terbaik. Kita harus menjadikan capaian ini sebagai pemacu semangat untuk berbuat lebih baik lagi ke depan,” tutupnya dengan optimistis.(qlfakta)
