KONAWE — Bupati Konawe, Yusran Akbar, ST, mengawali tahun 2026 dengan langkah evaluatif terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe sepanjang tahun 2025.
Didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr. Ferdinand, Bupati memimpin langsung Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Kabupaten Konawe Tahun 2025 yang digelar di Aula BKPSDM, Senin (12/1/2026).
Rapat evaluasi tersebut diikuti seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Konawe dan berlangsung secara intensif.
Dalam arahannya, Bupati Yusran Akbar menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum dimulainya inovasi program di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“Untuk tahun ini, kita harus mulai menghadirkan inovasi program guna memperkuat kinerja masing-masing SKPD,” tegas Yusran Akbar.
Ia menekankan bahwa evaluasi kinerja tidak boleh lagi bersifat administratif semata, melainkan harus berorientasi pada hasil nyata, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menekan angka kemiskinan, sejalan dengan 10 Program Strategis Pemerintah Daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga mengungkapkan hasil temuan menarik dari sejumlah inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukannya ke beberapa OPD.
“Kita melihat dinas-dinas yang sering kita sidak justru laporan kinerjanya bagus. Sebaliknya, yang jarang atau tidak pernah kita sidak, kinerjanya biasa saja,” ungkapnya.
Untuk memperkuat akuntabilitas dan pengawasan, Bupati mewacanakan pelaksanaan Rapat Terbatas (Ratas) evaluasi kinerja OPD secara rutin setiap bulan. Ia juga menegaskan bahwa proyek-proyek strategis daerah, seperti pembangunan Rumah Sakit Pratama, Pasar Induk Pangan, serta sejumlah proyek pembangunan lainnya, akan melibatkan pengawasan ketat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Kejaksaan.
“Yang tidak kalah penting, evaluasi bulanan juga harus diterapkan kepada pihak ketiga. Terutama pada kegiatan belanja modal. Selain target penyelesaian pekerjaan, transparansi juga wajib dikedepankan,” tegasnya.
Di bidang manajemen pemerintahan, Yusran Akbar mendorong pembentukan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Daerah. Menurutnya, daerah yang memiliki lembaga diklat umumnya menunjukkan kualitas pelayanan publik yang lebih maju dan profesional.
Selain itu, ia mengingatkan seluruh OPD agar memperhatikan kebersihan dan kelayakan kantor sebagai bagian dari wajah pelayanan publik.
“Soal pelayanan, yang paling mendasar adalah kebersihan kantor. Itu mencerminkan bagaimana kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Kantor harus bersih, layak, dan nyaman,” pesannya.
Sebagai penutup, Bupati Yusran Akbar mengajak seluruh jajaran OPD untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang telah dijanjikan kepada masyarakat. Ia juga meminta setiap OPD mengaktifkan ruang rapat sebagai ruang evaluasi internal yang berkelanjutan dan terukur.(*)
