JAKARTA, FAKTA1.COM— APMPB Sultra Jakarta – Aliansi Pemuda Mahasiswa Peduli Birokrasi Sulawesi Tenggara (APMPB SULTRA) Jakarta Mendesak Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI Untuk Segera Menginstruksikan Penjabat (PJ) Gubernur Sulawesi Tenggara Agar Segera Mencopot/Memberhentikan Penjabat Sementara (PJS) Bupati, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPKSDM Beserta Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KabupatenMuna, Provinsi Sulawesi Tenggara Atas Dugaan Kasus Manipulasi Data 12 Honorer Siluman Yang Lolos PPPK Pada Jumat (3/1/2025).
Sorotan ini muncul sebagai bentuk protes keras terhadap dugaan penyimpangan dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang berlangsung pada hari Jumat, 3 Januari 2025. Dalam laporan yang disampaikan, ditemukan adanya ketidaksesuaian terkait hasil seleksi, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Muna.
Irsan Aprianto Ridham, Dari hasil seleksi tersebut, diketahui bahwa DLH Kabupaten Muna hanya membuka formasi untuk 13 orang saja, dan hanya 1 orang yang seharusnya lolos dari DLH. Namun, yang mengejutkan adalah seluruh peserta lainnya yang berstatus honorer dari DLH tersebut diklaim dinyatakan lulus dan dinyatakan lulus administrasi meski beberapa di antaranya berasal dari dinas lain.
“Merujuk pada Peraturan Permen PANRB No. 14 Tahun 2023 tentang Peserta yang Dinyatakan Lolos Diwajibkan Melalui Dua Tahapan Seleksi, Yaitu Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi. Peserta yang Lolos Seleksi Administrasi atau Pemberkasan Berhak Mengikuti Seleksi Kompetensi Berupa Ujian dengan Computer Assisted Test (CAT). Jika peserta hanya lulus administrasi, mereka belum berhak dinyatakan lulus sepenuhnya tanpa mengikuti seleksi kompetensi,” jelas Irsan Aprianto Ridham, Ketua APMPB.
- KJI Wajo Resmi Dilantik, Edy Basri: Jangan Bermusuhan dengan Pemerintah Maupun Organisasi Pers Lain
- Betrand Peto Meledak, Singgung Sosok yang Pernah Menamparnya dan Hubungan Ruben dengan Anak-anak
- Tak Lagi Melihat dengan Jelas, Ladali Jalani Hari-Hari Seorang Diri di Rumah Tak Layak Huni
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Muh Rahim, Pihak APMPB SULTRA juga menyoroti pengawasan yang lemah terhadap proses seleksi yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Muna. Mereka menegaskan bahwa seleksi PPPK harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mengingat banyaknya honorer yang berharap bisa lulus
“Kami menduga kuat adanya indikasi kongkalikong antara Kadis DLH Kabupaten Muna dan Plt Kepala BPKSDM Sulawesi Tenggara. Hal ini untuk meloloskan 12 honorer siluman yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan kompetensi. Mereka tidak lulus berdasarkan ketentuan yang ada, namun sistem seleksi seolah diubah untuk mengakomodasi kepentingan tertentu,” ungkap Muh Rahim, Minggu (5/1/2025).
Menurut Sekretaris Jendral APMPB SULTRA Muh Rahim, sangat penting bagi Plt BPKSDM untuk memperhatikan proses seleksi yang diadakan oleh setiap dinas, termasuk DLH Kabupaten Muna. Pasalnya, gaji PPPK yang minim tidak sebanding dengan proses seleksi yang seharusnya bersih dan objektif. Mereka menyarankan agar pihak terkait lebih transparan dalam proses seleksi untuk menghindari kecurigaan dan potensi penyalahgunaan wewenang.
Sebagai langkah lanjutan, APMPB SULTRA berencana untuk menggelar aksi unjuk rasa di depan instansi terkait dalam waktu dekat untuk mengungkap dan melaporkan kasus ini ke publik. Mereka meminta agar Kementerian Dalam Negeri segera turun tangan dalam menyelidiki masalah ini serta mengambil langkah tegas terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat dalam praktik tidak terpuji tersebut.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan dan tindakan tegas. Proses seleksi PPPK harus dilakukan dengan adil dan sesuai aturan yang berlaku. Kami mendesak agar Mendagri segera memberikan instruksi kepada PJ Gubernur Sultra untuk menindaklanjuti kasus ini dan memastikan tidak ada penyalahgunaan jabatan dalam seleksi PPPK,” tutup Muh Rahim.
- KJI Wajo Resmi Dilantik, Edy Basri: Jangan Bermusuhan dengan Pemerintah Maupun Organisasi Pers Lain
- Betrand Peto Meledak, Singgung Sosok yang Pernah Menamparnya dan Hubungan Ruben dengan Anak-anak
- Tak Lagi Melihat dengan Jelas, Ladali Jalani Hari-Hari Seorang Diri di Rumah Tak Layak Huni
- Lihat semua berita terbaru di Katasulsel
Aksi Ini Diharapkan Dapat Memberikan Efek Jerah Bagi Pihak-Pihak Yang Melakukan Manipulasi Dalam Proses Seleksi PPPK, Sekaligus Mengembalikan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Birokrasi Di Sulawesi Tenggara.( Irs )
Tinggalkan Balasan