Makassar, Fakta1.com – Polemik pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menyebut “halal darah” terhadap media pengkritik pemerintahannya kini memasuki babak baru. Setelah menjadi sorotan publik dan memicu protes kalangan jurnalis, persoalan tersebut mulai mendapat perhatian serius Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Namun, bagi Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sulawesi Selatan, perhatian pemerintah pusat saja belum cukup. Kemendagri didesak tidak berhenti pada penyusunan laporan, tetapi harus berani melakukan evaluasi dan menjatuhkan sanksi tegas apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran oleh kepala daerah.
Ketua KJI Sulawesi Selatan, Edy Basri, menilai pernyataan seorang wali kota yang menggunakan ungkapan “halal darah” terhadap media pengkritik merupakan persoalan serius. Apalagi, pernyataan itu disampaikan oleh pejabat yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurut Edy, jabatan kepala daerah tidak memberikan hak untuk mengintimidasi, menekan, atau menciptakan ketakutan di kalangan insan pers.
“Ini bukan persoalan sederhana. Seorang wali kota harus memahami posisinya sebagai pejabat publik. Media memiliki hak menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah bukan alasan untuk mengeluarkan pernyataan yang dapat mengancam keselamatan jurnalis,” menjadi penegasan sikap KJI Sulsel.
Edy secara khusus meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak hanya menerima laporan Inspektorat Jenderal, kemudian membiarkan persoalan tersebut berlalu setelah muncul permintaan maaf.
Tinggalkan Balasan