Pasal 37 mengatur bahwa penjatuhan sanksi dilakukan setelah verifikasi dan/atau pemeriksaan secara teliti, objektif, serta didukung data, informasi, dan dokumen. Artinya, laporan masyarakat maupun hasil pengawasan dapat menjadi bahan untuk menelusuri dugaan pelanggaran.
Kebebasan pers juga mendapat perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (3) menjamin pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Bahkan, Pasal 18 ayat (1) mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan terhambat atau terhalangnya pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), dengan ancaman penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Meski demikian, penerapan ketentuan pidana tersebut harus dibuktikan melalui unsur perbuatan, kesengajaan, sifat melawan hukum, dan akibat yang ditentukan undang-undang. Pernyataan kontroversial tidak otomatis berarti seluruh unsur pidananya terpenuhi.
Di sisi lain, perhatian Kemendagri terhadap polemik ini sudah dikonfirmasi Inspektorat Jenderal. Inspektur I Itjen Kemendagri, Brigjen Pol Harun Yuni Aprin, mengatakan pihaknya sedang menyusun laporan resmi untuk disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
“Kami dari inspektorat sedang menyusun laporan ke Pak Menteri,” ujar Harun dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Harun menyebut Mendagri memberikan perhatian terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan Itjen akan memuat fakta di lapangan sebagai bahan pertimbangan pimpinan untuk menentukan langkah berikutnya.
Tinggalkan Balasan