Ia juga menjelaskan bahwa berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017, pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Di tengah polemik tersebut, Tasming Hamid sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada insan pers. Namun, bagi KJI Sulsel, permintaan maaf itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan evaluasi kelembagaan.
Edy Basri menegaskan, pers bukan musuh pemerintah. Wartawan bukan bawahan kepala daerah dan media bukan alat untuk membangun citra pejabat.
Pers bekerja untuk kepentingan publik. Kritik, pemberitaan, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
“Kalau kepala daerah merasa dirugikan oleh pemberitaan, ada mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan jalur hukum. Bukan dengan ungkapan yang bisa ditafsirkan sebagai ancaman terhadap keselamatan wartawan,” tegasnya.
KJI Sulsel berharap Kemendagri menjadikan persoalan Parepare sebagai momentum memperkuat perlindungan terhadap kemerdekaan pers di daerah. Sebab, jika seorang kepala daerah dapat dengan mudah melontarkan pernyataan bernada ancaman kepada media, hal itu berpotensi menciptakan iklim yang tidak sehat bagi kebebasan pers.
Kini, publik menunggu bukan hanya laporan Itjen Kemendagri, melainkan juga keberanian pemerintah pusat memastikan bahwa jabatan kepala daerah tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan prinsip demokrasi.
Sebab, seorang wali kota memang memiliki kekuasaan untuk memimpin pemerintahan. Tetapi kekuasaan itu bukan tiket untuk membungkam kritik. (*)
Tinggalkan Balasan