Permintaan maaf, kata dia, patut dihargai. Namun, hal itu tidak otomatis menghapus kebutuhan untuk mengevaluasi perilaku dan tanggung jawab seorang kepala daerah.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa pejabat publik cukup meminta maaf setelah melontarkan pernyataan kontroversial, lalu semuanya dianggap selesai. Kemendagri harus melakukan pemeriksaan secara objektif. Jika ditemukan pelanggaran, berikan sanksi tegas sesuai aturan. Jangan ada perlakuan istimewa hanya karena yang bersangkutan seorang wali kota,” demikian sikap yang didorong KJI Sulsel.
Desakan KJI tersebut memiliki landasan dalam peraturan perundang-undangan. Salah satunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pada Pasal 67, terdapat sejumlah kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. Di antaranya, huruf b mewajibkan kepala daerah menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Huruf d mengharuskan kepala daerah menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan. Sementara huruf e mewajibkan penerapan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penting bagi Kemendagri untuk menilai apakah perilaku seorang kepala daerah telah sejalan dengan kewajiban jabatannya.
Selain itu, PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengatur mekanisme pengawasan serta penjatuhan sanksi administratif terhadap kepala daerah yang terbukti melakukan pelanggaran administratif sesuai kategori yang diatur dalam peraturan tersebut.
Tinggalkan Balasan