Saksi Beri Keterangan Berbeda dari Dakwaan JPU Dalam Kasus Resto Sangria

Fery Sirajuddin EDITOR FAKTA1

Redaktur Fakta1.com yang aktif mengawal informasi publik dan laporan faktual dari berbagai daerah.

Artikel: 6976 • Lihat semua

Ditengah jalannya persidangan, Ellen melaporkan terdakwa memberikan keterangan palsu dalam akta otentik (perjanjian pengelolaan) dalam keterangan jabatan sebagai direktur, padahal terdakwa sebenarnya adalah Komisaris.

Dan juga terdakwa dituduh mengakui menguasai selama 30 tahun tanah atau Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola Kodam V/Brawijaya.

Ditilik dari persidangan gugatan wanprestasi tahun lalu, dalam kesaksian Notaris Ferry Gunawan, penempatan direktur sebenarnya ada surat kuasa dari direktur untuk terdakwa bisa bertindak sebagai direktur, dan Notaris juga menyampaikan terdakwa tidak pernah mengaku sebagai Direktur.

Lihat Juga:

Membangun Karakter Polri, Fantry Ingatkan Calon Bintara Terus Belajar Tanpa Henti

Update Sidrap:

Berita Terkini & Referensi

Terkait penguasaan lahan selama 30 tahun, tertuang dalam MOU yang dilakukan antara Kodam V/ Brawijaya dengan terdakwa pada tahun 2017 dengan 6 periodesasi, dalam 1 periodesasi jangka waktunya 5 tahun.

Lihat Juga:

Sidrap Cetak Sejarah! Kolaborasi SAR & IJ Jadikan Audisi DA8 Model Percontohan Nasional

Dan hal itu juga susah diakui oleh saksi Mayor Agus Budi dari Kodam pada sidang sebelumnya,

bahwa memang ada 2 perjanjian antara Kodam dengan CV. Kraton Resto.

Dari MOU itu dan adanya SPK, terdakwa membangun restoran the Pianoza (Sangria by Pianoza) menghabiskan anggaran Rp 10 miliar lebih.

Dalam pengelolaan restoran the Pianoza terjadi perjanjian pengelolaan dengan Ellen Sulistyo dan restoran berubah nama menjadi Sangria by Pianoza.

Menginjak pariodesasi kedua, terdakwa “dianggap” tidak membayar PNBP ke Kodam, dan tidak bersedia menghibahkan bangunan yang dibangunnya ke Kodam, sehingga Kodam menyegel bangunan restoran tersebut.

Dalam sidang sebelumnya, KPKNL melalui Murti telah menyampaikan bahwa mereka telah menerbitkan persetujuan PNBP untuk periode ke II pada tanggal 28 April 2023.

Berita Terkini & Referensi